Gerindra Dukung KPK meski Kadernya Diduga Terjaring OTT
Jum'at, 01 April 2016 - 15:11 WIB
Gerindra Dukung KPK meski Kadernya Diduga Terjaring OTT
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung segala upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dugaan korupsi seorang kadernya, M Sanusi. Sebab, korupsi dinilai kejahatan besar yang harus dilawan.
Diketahui, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang juga kader Partai Gerindra M Sanusi diduga telah dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Karena itu Partai Gerindra beberapa waktu lalu menolak revisi Undang-undang (UU) KPK yang kami anggap bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, dalam keterangan resminya, Jumat (1/4/2016).
Fadli menjelaskan, sejak awal Gerindra telah menyampaikan sikap dan kebijakan kepada seluruh anggota dan kader yang duduk di legislatif agar tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar UU, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi tindak pidana korupsi dan narkoba.
"Jika ada anggota atau kader yang melakukan tindakan tersebut, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab sepenuhnya," tutur Wakil Ketua DPR ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Gerindra tetap memegang asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan atau ketetapan hukum menyatakan Sanusi salah atau menjadi tersangka.
"Maka ada mekanisme internal yang akan dilakukan. Sanksi dan tindakan tegas akan diberikan terhadap anggota atau kader yang melakukan perbuatan melawan hukum," ucapnya.
Diketahui, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang juga kader Partai Gerindra M Sanusi diduga telah dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Karena itu Partai Gerindra beberapa waktu lalu menolak revisi Undang-undang (UU) KPK yang kami anggap bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, dalam keterangan resminya, Jumat (1/4/2016).
Fadli menjelaskan, sejak awal Gerindra telah menyampaikan sikap dan kebijakan kepada seluruh anggota dan kader yang duduk di legislatif agar tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar UU, tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi tindak pidana korupsi dan narkoba.
"Jika ada anggota atau kader yang melakukan tindakan tersebut, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab sepenuhnya," tutur Wakil Ketua DPR ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Gerindra tetap memegang asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan atau ketetapan hukum menyatakan Sanusi salah atau menjadi tersangka.
"Maka ada mekanisme internal yang akan dilakukan. Sanksi dan tindakan tegas akan diberikan terhadap anggota atau kader yang melakukan perbuatan melawan hukum," ucapnya.
(maf)
