JK ke Hainan Saat China Langgar Kedaulatan NKRI Disayangkan
A
A
A
JAKARTA - Kesediaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Hainan, China di saat negeri tirai bambu itu melanggar kedaulatan NKRI di perairan Natuna, disayangkan Anggota Komisi I DPR Andika Pandu Puragabaya.
Menurut Andika, seharusnya pemerintah konsisten dengan keputusan politiknya, yang melayangkan nota protes ke Pemerintah China atas masuknya kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard ke perairan Natuna.
"Ya bagaimana pemerintah konsekuen dengan keputusan politiknya, dikala kondisi di lapangan seperti itu malah menjalin pertemuan," kata Andika melalui pesan singkat, Kamis (24/3/2016).
Adapun mengenai masalah kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard yang masuk ke perairan Natuna, menurut dia harus ditindak tegas pemerintah.
"Oh harus ditindak tegas, kita harus tegas kalau terkait kedaulatan terutama kedaulatan teritorial," kata Politikus Partai Gerindra ini.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
PILIHAN:
Dimyati: Rugi Kita Jika Perang dengan China
Istana Bantah Kabar Pengunduran Diri Sudirman Said
Menurut Andika, seharusnya pemerintah konsisten dengan keputusan politiknya, yang melayangkan nota protes ke Pemerintah China atas masuknya kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard ke perairan Natuna.
"Ya bagaimana pemerintah konsekuen dengan keputusan politiknya, dikala kondisi di lapangan seperti itu malah menjalin pertemuan," kata Andika melalui pesan singkat, Kamis (24/3/2016).
Adapun mengenai masalah kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard yang masuk ke perairan Natuna, menurut dia harus ditindak tegas pemerintah.
"Oh harus ditindak tegas, kita harus tegas kalau terkait kedaulatan terutama kedaulatan teritorial," kata Politikus Partai Gerindra ini.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
PILIHAN:
Dimyati: Rugi Kita Jika Perang dengan China
Istana Bantah Kabar Pengunduran Diri Sudirman Said
(kri)