China Serobot Wilayah NKRI, Fahri Ingatkan JK Terkait Kedaulatan

JAKARTA - Kesediaan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ‎(JK) melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan negeri tirai bambu di Hainan, China, dikritik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Pasalnya ‎aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna belum lama ini telah melanggar kedaulatan Indonesia. Adapun pertemuan antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China itu membahas persoalan investasi di Indonesia.

Menurut Fahri, seharusnya JK tak perlu pergi ke negeri tirai bambu ‎saat ini, karena persoalan kapal penjaga pantai China itu.

Dia berpendapat, JK bisa ke negeri tirai bambu itu setelah China menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada Indonesia atas kejadian di Laut Natuna.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan JK bahwa kedaulatan Indonesia lebih penting daripada sekadar investasi.

"Uang soal lain, tapi kehormatan dan kedaulatan lebih utama. Kita punya harga diri dengan negara lain," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Maka itu lanjut dia, persoalan aksi kapal penjaga pantai China di Laut Natuna harus diselesaikan terlebih dahulu.

‎"Jangan main pergi aja. Indonesia harus menggunakan kartu diplomatiknya dalam bersikap. Jangan kita yang seolah-olah butuh, biarkan China minta maaf dulu, jangan kita main pergi aja mentang-mentang kita perlu China," pungkasnya.

Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.