Penyebab Proyek Hambalang Tak Bisa Dilanjutkan di Era SBY
Rabu, 23 Maret 2016 - 10:49 WIB
Penyebab Proyek Hambalang Tak Bisa Dilanjutkan di Era SBY
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Agus Hermanto mengakui bahwa proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tidak bisa dilanjutkan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Agus tak sepakat dengan wacana menjadikan bangunan proyek di Hambalang itu sebagai museum antikorupsi, seperti yang diusulkan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Teguh Juwarno.
"Kenapa harus jadi museum? Wong memang tidak bisa melaksanakan, jangankan siapa saja, malaikat pun tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu yang semuanya tidak ada," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Wakil Ketua DPR ini membeberkan sejumlah alasan, mengapa proyek di Hambalang itu mangkrak di era Pemerintahan SBY. Pertama, Komisi X DPR saat itu tidak menyetujui dana pembangunan proyek di Hambalang.
"Setelah dibintangi kan harus dicairkan. Kalau tidak ada anggaran Bagaimana bisa menyelesaikan? Sedangkan di dalam Panja Hambalang keputusannya bahwa proyek ini tidak bisa diteruskan karena sedang ada dalam permasalahan hukum, itu yang pertama," tuturnya.
Kemudian yang kedua, saat korupsi proyek itu terungkap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pekerjaan proyek itu dilanjutkan.
"Sehingga pekerjaan Hambalang praktis siapa pun yang jadi menterinya, siapa pun yang jadi presidennya pada waktu itu, tidak akan bisa melakukan itu, karena memang permasalahan seperti dari pihak DPR dan dari KPK pun tidak bisa melanjutkan," tandasnya.
Agus tak sepakat dengan wacana menjadikan bangunan proyek di Hambalang itu sebagai museum antikorupsi, seperti yang diusulkan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Teguh Juwarno.
"Kenapa harus jadi museum? Wong memang tidak bisa melaksanakan, jangankan siapa saja, malaikat pun tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu yang semuanya tidak ada," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Wakil Ketua DPR ini membeberkan sejumlah alasan, mengapa proyek di Hambalang itu mangkrak di era Pemerintahan SBY. Pertama, Komisi X DPR saat itu tidak menyetujui dana pembangunan proyek di Hambalang.
"Setelah dibintangi kan harus dicairkan. Kalau tidak ada anggaran Bagaimana bisa menyelesaikan? Sedangkan di dalam Panja Hambalang keputusannya bahwa proyek ini tidak bisa diteruskan karena sedang ada dalam permasalahan hukum, itu yang pertama," tuturnya.
Kemudian yang kedua, saat korupsi proyek itu terungkap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pekerjaan proyek itu dilanjutkan.
"Sehingga pekerjaan Hambalang praktis siapa pun yang jadi menterinya, siapa pun yang jadi presidennya pada waktu itu, tidak akan bisa melakukan itu, karena memang permasalahan seperti dari pihak DPR dan dari KPK pun tidak bisa melanjutkan," tandasnya.
(maf)
