Hanura Sebut RUU Penyiaran Akan Perkuat KPI

Jum'at, 18 Maret 2016 - 15:43 WIB
Hanura Sebut RUU Penyiaran...
Hanura Sebut RUU Penyiaran Akan Perkuat KPI
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPR menganggap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran untuk memperkuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)‎. Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon berpendapat, peran KPI selama ini ‎sangat lemah.

"Tentu ini akan memperkuat KPI," kata Nurdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Nurdin menjelaskan, masih lemahnya KPI karena anggaran selama ini masih melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Jadi apa maunya Kominfo, maka KPI manut saja, kan mereka tidak bisa melawan," kata anggota Komisi XI ini.

Dirinya pun menyarankan pemerintah agar anggaran KPI tidak lagi melalui Kemenkominfo atau langsung dari Kementerian Keuangan.‎ "Agar ada independensinya," ucapnya.

‎Hal senada dikatakan Anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Arief Suditomo. "Undang-undang penyiaran mampu mewujudkan diversity of content dan diversity of ownership," katanya dalam kesempatan sama.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, UU penyiaran mampu menjadi payung dunia penyiaran yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, budaya, hiburan, kontrol sosial sekaligus perekat sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Pilihan:

Ani Yudhoyono Nyapres, Marzuki Alie Bilang Belanda Masih Jauh
(maf)
Berita Terkait
Asosiasi Penyiaran Tolak...
Asosiasi Penyiaran Tolak Tegas Upaya Perubahan P3SPS oleh KPI
Tolak Perubahan P3SPS...
Tolak Perubahan P3SPS oleh KPI, Asosiasi Penyiaran Desak Revisi UU 32/2002
MUI Rekomendasikan KPI...
MUI Rekomendasikan KPI Bina Lembaga Penyiaran yang Lakukan Pelanggaran Berulang
Ketua KPI: Literasi...
Ketua KPI: Literasi Media Jadikan Masyarakat di Perbatasan Dapat Hak Akses ke Berbagai Media
Kapolda Papua Barat...
Kapolda Papua Barat Ingatkan Pentingnya Eksistensi Budaya Lokal di Era Disrupsi
Dugaan Pelecehan Seksual...
Dugaan Pelecehan Seksual dan Perundungan, Ketua KPI: Belum Selesai Diperiksa
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Sniper Udara Paling...
'Sniper Udara' Paling Ditakuti Dunia Perkuat Pertahanan Udara Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved