Forum Silaturahmi Minta Islah PPP Hanya Melalui Muktamar
Senin, 14 Maret 2016 - 10:38 WIB
Forum Silaturahmi Minta Islah PPP Hanya Melalui Muktamar
A
A
A
JAKARTA - Forum Silaturahmi DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia meminta islah atau perdamaian sepenuhnya PPP dilaksanakan hanya melalui muktamar.
"Menolak terselenggaranya forum mukernas (musyawarah kerja nasional) bersama, karena adanya Mukernas IV yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan AD/ART PPP dan dihadiri serta dibuka pejabat pemerintah terkait," tutur Koordinator DPW PPP se-Indonesia, Muhammad Mardiono dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (14/3/2016).
Menurut dia, islah seutuhnya harus dilandasi atas hasil-hasil Muktamar Muktamar VII di Bandung berikut seluruh perangkatnya.
Dia menambahkan, muktamar hanya didasarkan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar VII Bandung. "Muktamar hanya diikuti DPW hasil Muktamar VII Bandung."
Dia menolak penyamaan kedudukan DPW dan DPC hasil permusyawaratan partai sebagai tindak lanjut Muktamar VII Bandung dengan DPW dan DPC hasil penunjukan yang sama sekali bertentangan dengan sejarah, nilai, tradisi dan ketentuan organisasi PPP.
"Sesuai ketetapan Mukernas IV PPP 25 Februari 2016, Muktamar VIII selambat-lambatnya April 2016," kata Ketua DPW PPP Banten itu.
Mardiono meminta DPP PPP untuk betul-betul mendengarkan para pemilik kedaulatan partai, yakni DPW dan DPC, dalam memutuskan seluruh langkahnya ke depan. "Menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi-kompromi tanpa alas AD/ART hasil Muktamar VII, Bandung," katanya.
PILIHAN:
Ditenggelamkan, Kapal Nigeria Jadi Monumen di Pangandaran
"Menolak terselenggaranya forum mukernas (musyawarah kerja nasional) bersama, karena adanya Mukernas IV yang telah dilaksanakan secara sah berdasarkan AD/ART PPP dan dihadiri serta dibuka pejabat pemerintah terkait," tutur Koordinator DPW PPP se-Indonesia, Muhammad Mardiono dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Selasa (14/3/2016).
Menurut dia, islah seutuhnya harus dilandasi atas hasil-hasil Muktamar Muktamar VII di Bandung berikut seluruh perangkatnya.
Dia menambahkan, muktamar hanya didasarkan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar VII Bandung. "Muktamar hanya diikuti DPW hasil Muktamar VII Bandung."
Dia menolak penyamaan kedudukan DPW dan DPC hasil permusyawaratan partai sebagai tindak lanjut Muktamar VII Bandung dengan DPW dan DPC hasil penunjukan yang sama sekali bertentangan dengan sejarah, nilai, tradisi dan ketentuan organisasi PPP.
"Sesuai ketetapan Mukernas IV PPP 25 Februari 2016, Muktamar VIII selambat-lambatnya April 2016," kata Ketua DPW PPP Banten itu.
Mardiono meminta DPP PPP untuk betul-betul mendengarkan para pemilik kedaulatan partai, yakni DPW dan DPC, dalam memutuskan seluruh langkahnya ke depan. "Menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi-kompromi tanpa alas AD/ART hasil Muktamar VII, Bandung," katanya.
PILIHAN:
Ditenggelamkan, Kapal Nigeria Jadi Monumen di Pangandaran
(dam)
