KPK Didesak Usut Kasus Perpanjangan Kontrak JICT
Kamis, 10 Maret 2016 - 21:34 WIB
KPK Didesak Usut Kasus Perpanjangan Kontrak JICT
A
A
A
JAKARTA - Ratusan pekerja JICT dan pekerja di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok kembali melanjutkan aksi demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut penuntasan kasus perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Pekerja JICT berbondong-bondong menyambangi Gedung KPK dan membentangkan spanduk dan berorasi untuk usut tuntas kasus perpanjangan kontrak JICT.
Sembari berorasi, aksi teatrikal menolak Hutchison dimainkan. Para pekerja konsisten meminta KPK mengusut tuntas sehingga perjanjian yang melanggar Undang-Undang dan merugikan negara tersebut dibatalkan.
"Kalau ada investor model Hutchison, yang nekat melakukan kerjasama tanpa patuh kepada Undang-Undang, maka sebaiknya hengkang saja dari tanah air," ujar Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja (Trade Union) PT JICT Firmansyah di Gedung KPK, Kamis (10/3/2016).
Pekerja JICT menganggap, apa yang dilakukan Hutchison selama di JICT juga melecehkan bangsa Indonesia. Diketahui, beberapa kasus Hutchison meliputi keberadaan paper company Seaport BV dengan tujuan penggelapan pajak dan untuk mendapatkan deviden tambahan lewat upaya-upaya yang tidak wajar.
Setiap tahun JICT membayarkan 14,08% laba bersih kepada Seaport BV. Selain itu komitmen Hutchison yang akan memberikan dana In-Kind (Sistem dan Teknologi) sejumlah US$ 28 juta pasa tahun 1999, belum sepenuhnya dibayarkan.
Dari audit Succofindo, diketahui Hutchison baru memenuhi US$ 13,82 juta sehinga masih kurang US$ 14,18 juta. "Kita bangsa Indonesia seperti dilecehkan begini. Konitmen Hutchison sebagai investor pelabuhan global perlu dipertanyakan," kata Firmansyah.
"Dalam kasus dana in-kind dan Seaport BV mencerminkan Hutchison bukan investor yang baik. Bahkan dari dokumen akte perusahaan, 99% saham Hutchison Indonesia dimiliki oleh Seaport BV. Jadi terang benderang praktik transfer pricing oleh Hutchison," imbuhnya.
Setidaknya, perpanjangan JICT merugikan negara sebesar Rp36 triliun yang dihitung oleh BUMN Bahana Sekuritas bersama konsultan keuangan FRI.
"Kami turun kembali ke jalan untuk menyuarakan bahwa KPK harus tuntas mengusut kasus perpanjangan JICT ," ujar Firman.
Jokowi pun didesak untuk segera membatalkan perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja. "Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, harus membatalkan perpanjangan kontrak JICT," tandas Firman.
Pekerja JICT berbondong-bondong menyambangi Gedung KPK dan membentangkan spanduk dan berorasi untuk usut tuntas kasus perpanjangan kontrak JICT.
Sembari berorasi, aksi teatrikal menolak Hutchison dimainkan. Para pekerja konsisten meminta KPK mengusut tuntas sehingga perjanjian yang melanggar Undang-Undang dan merugikan negara tersebut dibatalkan.
"Kalau ada investor model Hutchison, yang nekat melakukan kerjasama tanpa patuh kepada Undang-Undang, maka sebaiknya hengkang saja dari tanah air," ujar Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja (Trade Union) PT JICT Firmansyah di Gedung KPK, Kamis (10/3/2016).
Pekerja JICT menganggap, apa yang dilakukan Hutchison selama di JICT juga melecehkan bangsa Indonesia. Diketahui, beberapa kasus Hutchison meliputi keberadaan paper company Seaport BV dengan tujuan penggelapan pajak dan untuk mendapatkan deviden tambahan lewat upaya-upaya yang tidak wajar.
Setiap tahun JICT membayarkan 14,08% laba bersih kepada Seaport BV. Selain itu komitmen Hutchison yang akan memberikan dana In-Kind (Sistem dan Teknologi) sejumlah US$ 28 juta pasa tahun 1999, belum sepenuhnya dibayarkan.
Dari audit Succofindo, diketahui Hutchison baru memenuhi US$ 13,82 juta sehinga masih kurang US$ 14,18 juta. "Kita bangsa Indonesia seperti dilecehkan begini. Konitmen Hutchison sebagai investor pelabuhan global perlu dipertanyakan," kata Firmansyah.
"Dalam kasus dana in-kind dan Seaport BV mencerminkan Hutchison bukan investor yang baik. Bahkan dari dokumen akte perusahaan, 99% saham Hutchison Indonesia dimiliki oleh Seaport BV. Jadi terang benderang praktik transfer pricing oleh Hutchison," imbuhnya.
Setidaknya, perpanjangan JICT merugikan negara sebesar Rp36 triliun yang dihitung oleh BUMN Bahana Sekuritas bersama konsultan keuangan FRI.
"Kami turun kembali ke jalan untuk menyuarakan bahwa KPK harus tuntas mengusut kasus perpanjangan JICT ," ujar Firman.
Jokowi pun didesak untuk segera membatalkan perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja. "Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, harus membatalkan perpanjangan kontrak JICT," tandas Firman.
(maf)
