DPR Akan Panggil KPK dan Polri Klarifikasi Penggeledahan
Senin, 18 Januari 2016 - 16:28 WIB
DPR Akan Panggil KPK dan Polri Klarifikasi Penggeledahan
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan, pihaknya segera memanggil Kapolri dan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penggeledahan ruang kerja anggota DPR. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK dikawal oleh personel Brimob bersenjata laras panjang.
"Kami pimpinan fraksi dan pimpinan dewan bersepakat akan undang Kapolri dan pimpinan KPK untuk mengklarifikasi penggeledahan ruang kerja anggota DPR. Minggu depan kita panggil," ucap Ade dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).
Tak hanya itu, DPR juga akan mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. "Kami akan bicarakan standar pengamanan kompleks parlemen sebagai objek vital negara," ucap Ade.
Politikus Golkar ini kembali mengungkapkan penyesalannya atas tindakan penyidik KPK dalam melaksanakan penggeledahan ruangan anggota DPR.
Ade menyebutkan, keterlibatan personel Brimob bersenjata laras panjang dalam penggeledahan itu telah melanggar undang-undang dan menyalahi etika hubungan antarlembaga.
"Ini kantor parlemen, ada 560 wakil rakyat berkantor di sini. Ini juga simbol demokrasi. Karenanya tak boleh dicoreng oleh keberadaan senjata laras panjang yang jadi simbol dari otoritarianisme," tegas Ade.
Pilihan:
Orde Baru Dinilai Masih Lebih Baik Dibanding Era Jokowi-JK
Di Blog Bahrun Naim Ungkap Bahrun Berada di Suriah
"Kami pimpinan fraksi dan pimpinan dewan bersepakat akan undang Kapolri dan pimpinan KPK untuk mengklarifikasi penggeledahan ruang kerja anggota DPR. Minggu depan kita panggil," ucap Ade dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).
Tak hanya itu, DPR juga akan mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. "Kami akan bicarakan standar pengamanan kompleks parlemen sebagai objek vital negara," ucap Ade.
Politikus Golkar ini kembali mengungkapkan penyesalannya atas tindakan penyidik KPK dalam melaksanakan penggeledahan ruangan anggota DPR.
Ade menyebutkan, keterlibatan personel Brimob bersenjata laras panjang dalam penggeledahan itu telah melanggar undang-undang dan menyalahi etika hubungan antarlembaga.
"Ini kantor parlemen, ada 560 wakil rakyat berkantor di sini. Ini juga simbol demokrasi. Karenanya tak boleh dicoreng oleh keberadaan senjata laras panjang yang jadi simbol dari otoritarianisme," tegas Ade.
Pilihan:
Orde Baru Dinilai Masih Lebih Baik Dibanding Era Jokowi-JK
Di Blog Bahrun Naim Ungkap Bahrun Berada di Suriah
(maf)
