Sejumlah Faktor Menteri Agama Layak Kena Reshuffle
Sejumlah Faktor Menteri Agama Layak Kena Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet terus bergulir, baik dalam bentuk perpindahan posisi maupun dalam bentuk hilangnya nama beberapa orang dalam kabinet. Salah satu nama yang diwacanakan bakal hilang adalah nama Lukman Hakim Saifudin sebagai Menteri Agama.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai, layak jika Lukman Hakim lengser dari jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sodik dengan rinci memberikan contoh masalah besar antara lain, perihal kerukunan umat beragama yang dirasakan sering meresahkan kaum mayoritas.
Kemudian pada masalah menengah yakni terkait pembentukan BPKH (Badan Pengelola keuangan Haji) yang terkesan ditunda-tunda, soal Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pemilihan rektor yang meresahkan kaum akademisi dan menghancurkan budaya demokrasi di perguruan tinggi.
"Soal dana bantuan BOS, dana tunjangan guru yang sampai hari ini masih nunggak dan memperparah kondisi ekonomi para guru, soal bantuan sosial yang lambat diterima para calon penerima," jelas Sodik saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.
"Soal haji yang selalu bermasalah, soal Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang pasif, soal BAZ yang tidak produktif, soal feodalisme aparat Kemenag terhadap mitra kerja kontraktor, supplier, KBIH, travel haji, umrah dan lain-lain," sambungnya.
Adapun masalah kecil, menurut Sodik antara lain adalah terkait ketidaksesuaian data dalam kertas kerja tim Kemenag yang sering terjadi dalam beberapa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII, sehingga terpaksa beberapa kali diundur.
"Semua itu adalah tanggung jawab Lukman Hakim sebagai pemimpin dan manajer tertinggi Kemenag," ucap Sodik.
Dengan kinerja seperti itu maka menurut Sodik, sangat objektif jika presiden melakukan reshuffle terhadap Lukman. Hal itu dilakukan untuk menertibkan masalah keagamaan yang sering menjadi isu sensitif dalam kehidupan berbangsa bernegara.
"Terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beragama dalam berbagai aspek pelayanan keagamaan sangat mereka perlukan," pungkasnya.
Pilihan:
Ditinggal Koalisi, Gerindra Tak Masalah Sendirian di KMP
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai, layak jika Lukman Hakim lengser dari jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sodik dengan rinci memberikan contoh masalah besar antara lain, perihal kerukunan umat beragama yang dirasakan sering meresahkan kaum mayoritas.
Kemudian pada masalah menengah yakni terkait pembentukan BPKH (Badan Pengelola keuangan Haji) yang terkesan ditunda-tunda, soal Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pemilihan rektor yang meresahkan kaum akademisi dan menghancurkan budaya demokrasi di perguruan tinggi.
"Soal dana bantuan BOS, dana tunjangan guru yang sampai hari ini masih nunggak dan memperparah kondisi ekonomi para guru, soal bantuan sosial yang lambat diterima para calon penerima," jelas Sodik saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.
"Soal haji yang selalu bermasalah, soal Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang pasif, soal BAZ yang tidak produktif, soal feodalisme aparat Kemenag terhadap mitra kerja kontraktor, supplier, KBIH, travel haji, umrah dan lain-lain," sambungnya.
Adapun masalah kecil, menurut Sodik antara lain adalah terkait ketidaksesuaian data dalam kertas kerja tim Kemenag yang sering terjadi dalam beberapa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII, sehingga terpaksa beberapa kali diundur.
"Semua itu adalah tanggung jawab Lukman Hakim sebagai pemimpin dan manajer tertinggi Kemenag," ucap Sodik.
Dengan kinerja seperti itu maka menurut Sodik, sangat objektif jika presiden melakukan reshuffle terhadap Lukman. Hal itu dilakukan untuk menertibkan masalah keagamaan yang sering menjadi isu sensitif dalam kehidupan berbangsa bernegara.
"Terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beragama dalam berbagai aspek pelayanan keagamaan sangat mereka perlukan," pungkasnya.
Pilihan:
Ditinggal Koalisi, Gerindra Tak Masalah Sendirian di KMP
(maf)
Explore More