Parpol Harus Aktif Ajak Publik Terlibat dalam Keputusan Penting
Selasa, 05 Januari 2016 - 02:16 WIB
Parpol Harus Aktif Ajak Publik Terlibat dalam Keputusan Penting
A
A
A
JAKARTA - Pengurus partai politik (parpol) ke depan diminta lebih aktif mengajak rakyat agar mau terlibat dalam keputusan penting di Indonesia. Selama ini, masyarakat disebutkan kurang terlibat karena secara sosial setiap putusan politik kurang partisipasi publik.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengingatkan, parpol di Tanah Air harus mulai melakukan kerja pengorganisasian masyarakat. Tidak hanya berhenti pada orientasi kemenangan berpolitik meraih kekuasaan semata.
"Sudah saatnya parpol punya road map yang jelas. Lakukan pengorganisasian masyarakat, jangan rakyat diajak teknokrasi saja," kata Arie Sudjito saat berbicara di forum diskusi pakar Roundtable Discussion "Mewujudkan Tri Sakti Dengan Pembangunan Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya" di Ruang Sekip, University Centre UGM, Yogyakarta, Senin 4 Januari 2016 kemarin.
Menurut Arie, para pengurus parpol agar ke depan lebih aktif mengajak publik dan rakyat agar mau terlibat dalam keputusan penting di Indonesia. Selama ini, masyarakat disebutkan kurang terlibat, karena secara sosial setiap putusan politik kurang partisipasi publik.
Sekarang sudah waktunya tiap keputusan politik bergeser dari elitis jadi praksis. "Rakyat harus mulai dibiasakan tidak langsung bawa masalah politik ke ranah hukum. Ajak dan beri ruang debat tentang kekuasaan. Kalau ada masalah bukan langsung di bawa jadi masalah hukum, politik harus ditandai dengan debat habis-habisan, sengketa politik harus dibahas, ini harus diberi ruang, politik jangan sampai teramputasi," ujarnya.
Doktor ilmu sosiologi yang aktif perjuangkan masalah desa ini menambahkan merasakan optimisme dari riset yang pernah dilakukan.
"Ada partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif hingga pilpres. Memang ada dinamika, beberapa berujung simplifikasi pada aspek hukum. Kita butuh adanya civic education, pendidikan politik yang lebih sentuh masalah dan problema rakyat," katanya.
Ke depan, Arie menyatakan partai harus mempunyai blue print, manifesto politik yang operasional. PDI Perjuangan punya kesempatan lahirkan kader yang ideologis, mampu bekerja di setiap lini.
Arie Sujito meyakini secara sosiologi masyarakat Indonesia punya akar kultural untuk lahirkan semangat marhaenisme.
"Saya kira saat ini pekerjaan pemikir pejuang dan pejuang pemikir, masih relevan. Sayangnya tidak semua pemikir mau organik, bekerja melalui praksis organik, tinggal kemampuan mengelola dan hilangkan racun masa lalu," katanya.
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM Andi Sandi menyatakan dalam politik, hukum sejatinya bisa menjadi jalan untuk pembangunan nasional. Hal sederhana soal taat hukum tidak bisa lagi hanya jadi materi diskusi dan seminar tapi harus dijalankan dalam praksis nyata.
Bisa di mulai dari hal yang paling dekat, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. "Pedoman jelas Pancasila dan konstitusi sebagai dasar hukum. Taat pada hukum ini harus menjiwai tindakan politik. Peraturan mestinya dibuat untuk mudahkan kehidupan. Kader partai khususnya yang legistalif mesti banyak berperan mengawal tujuan pembangunan semesta berencana ini sesuai konstitusi," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof Wuryadi mengingatkan pesan Proklamator Soekarno pernah mengatakan bagaimana sebenarnya konsep demokrasi yang dikembangkan. Konsep demokrasi yang berasal dari desa di Yogyakarta itu penting dikaji dan jalankan bersama bukan pilihan demokrasi dengan voting.
"Konsep demokrasi soal mufakat, inspirasinya pemerintah desa, ada rembug desa. Saat saya di Kanada itu dapat inspirasi kembali, rembug desa. Ini jadi inspirasi hasilkan konsep alternatif dispute resolution, ini masa depan solusi konflik di dunia," katanya.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengingatkan, parpol di Tanah Air harus mulai melakukan kerja pengorganisasian masyarakat. Tidak hanya berhenti pada orientasi kemenangan berpolitik meraih kekuasaan semata.
"Sudah saatnya parpol punya road map yang jelas. Lakukan pengorganisasian masyarakat, jangan rakyat diajak teknokrasi saja," kata Arie Sudjito saat berbicara di forum diskusi pakar Roundtable Discussion "Mewujudkan Tri Sakti Dengan Pembangunan Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya" di Ruang Sekip, University Centre UGM, Yogyakarta, Senin 4 Januari 2016 kemarin.
Menurut Arie, para pengurus parpol agar ke depan lebih aktif mengajak publik dan rakyat agar mau terlibat dalam keputusan penting di Indonesia. Selama ini, masyarakat disebutkan kurang terlibat, karena secara sosial setiap putusan politik kurang partisipasi publik.
Sekarang sudah waktunya tiap keputusan politik bergeser dari elitis jadi praksis. "Rakyat harus mulai dibiasakan tidak langsung bawa masalah politik ke ranah hukum. Ajak dan beri ruang debat tentang kekuasaan. Kalau ada masalah bukan langsung di bawa jadi masalah hukum, politik harus ditandai dengan debat habis-habisan, sengketa politik harus dibahas, ini harus diberi ruang, politik jangan sampai teramputasi," ujarnya.
Doktor ilmu sosiologi yang aktif perjuangkan masalah desa ini menambahkan merasakan optimisme dari riset yang pernah dilakukan.
"Ada partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif hingga pilpres. Memang ada dinamika, beberapa berujung simplifikasi pada aspek hukum. Kita butuh adanya civic education, pendidikan politik yang lebih sentuh masalah dan problema rakyat," katanya.
Ke depan, Arie menyatakan partai harus mempunyai blue print, manifesto politik yang operasional. PDI Perjuangan punya kesempatan lahirkan kader yang ideologis, mampu bekerja di setiap lini.
Arie Sujito meyakini secara sosiologi masyarakat Indonesia punya akar kultural untuk lahirkan semangat marhaenisme.
"Saya kira saat ini pekerjaan pemikir pejuang dan pejuang pemikir, masih relevan. Sayangnya tidak semua pemikir mau organik, bekerja melalui praksis organik, tinggal kemampuan mengelola dan hilangkan racun masa lalu," katanya.
Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM Andi Sandi menyatakan dalam politik, hukum sejatinya bisa menjadi jalan untuk pembangunan nasional. Hal sederhana soal taat hukum tidak bisa lagi hanya jadi materi diskusi dan seminar tapi harus dijalankan dalam praksis nyata.
Bisa di mulai dari hal yang paling dekat, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. "Pedoman jelas Pancasila dan konstitusi sebagai dasar hukum. Taat pada hukum ini harus menjiwai tindakan politik. Peraturan mestinya dibuat untuk mudahkan kehidupan. Kader partai khususnya yang legistalif mesti banyak berperan mengawal tujuan pembangunan semesta berencana ini sesuai konstitusi," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof Wuryadi mengingatkan pesan Proklamator Soekarno pernah mengatakan bagaimana sebenarnya konsep demokrasi yang dikembangkan. Konsep demokrasi yang berasal dari desa di Yogyakarta itu penting dikaji dan jalankan bersama bukan pilihan demokrasi dengan voting.
"Konsep demokrasi soal mufakat, inspirasinya pemerintah desa, ada rembug desa. Saat saya di Kanada itu dapat inspirasi kembali, rembug desa. Ini jadi inspirasi hasilkan konsep alternatif dispute resolution, ini masa depan solusi konflik di dunia," katanya.
(whb)
