Hasil Evaluasi Akuntabilitas Jadi Parameter Kinerja Kementerian
A
A
A
JAKARTA - Laporan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dinilai menjadi tolok ukur kinerja kementerian/ lembaga.
Baru-baru ini Kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu mengeluarkan hasil evaluasi 77 kementerian/lembaga.
"Pada prinsipnya, apa yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menjadi tolok ukur bagi kementerian, lembaga dan apakah ini menjadi acuan atau hal yang katakanlah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Karena, lanjut Pramono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar kerja jajaran kabinet bisa dipercepat mulai tahun 2016 ini. (Baca juga: Laporan Akuntabilitas Menteri Terkait Reshuffle?)
Dia menuturkan, pada rapat kabinet paripurna siang tadi Presiden berulangkali menegaskan tahun 2016 merupakan periode percepatan kerja kabinet. Menurut dia, Presiden menginginkan beberapa persoalan dapat segera diselesaikan.
"Beberapa contohnya adalah sekarang ini ada 17 kementerian yang memiliki badan promosinya masing-masing, semuanya akan disatukan dan kerja pada satu alur yang sama. Jadi tidak lagi secara parsial," tuturnya.
Kendati demikian, Pramono mengaku belum melihat laporan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
PILIHAN:
Usut Kasus Politikus PDIP, MKD Tunggu Polda NTT
Baru-baru ini Kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu mengeluarkan hasil evaluasi 77 kementerian/lembaga.
"Pada prinsipnya, apa yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menjadi tolok ukur bagi kementerian, lembaga dan apakah ini menjadi acuan atau hal yang katakanlah," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Karena, lanjut Pramono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar kerja jajaran kabinet bisa dipercepat mulai tahun 2016 ini. (Baca juga: Laporan Akuntabilitas Menteri Terkait Reshuffle?)
Dia menuturkan, pada rapat kabinet paripurna siang tadi Presiden berulangkali menegaskan tahun 2016 merupakan periode percepatan kerja kabinet. Menurut dia, Presiden menginginkan beberapa persoalan dapat segera diselesaikan.
"Beberapa contohnya adalah sekarang ini ada 17 kementerian yang memiliki badan promosinya masing-masing, semuanya akan disatukan dan kerja pada satu alur yang sama. Jadi tidak lagi secara parsial," tuturnya.
Kendati demikian, Pramono mengaku belum melihat laporan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
PILIHAN:
Usut Kasus Politikus PDIP, MKD Tunggu Polda NTT
(dam)