Gebrakan Prasetyo Minim, Jokowi Perlu Reshuffle Jaksa Agung
Senin, 28 Desember 2015 - 11:46 WIB
Gebrakan Prasetyo Minim, Jokowi Perlu Reshuffle Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai mundur dibanding kinerja Jaksa Agung periode sebelumnya. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, salah satu indikator kemunduran tersebut yakni minimnya gebrakan dalam kerja pemberantasan korupsi.
"Gebrakannya jihad melawan korupsi tiarap dan terkesan bekerja dan menegakkan hukum tebang pilih," kata Pangi kepada Sindonews, Senin (28/12/2015).
Lebih lanjut Pangi mengatakan, HM Prasetyo adalah salah satu nama yang pantas dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk di-reshuffle.
Belakangan, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam barisan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Jokowi membutuhkan Jaksa Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kapolri yang berani dan pasang badan untuk jihad melawan korupsi," ucap Pangi.
"Era Presiden Jokowi, agenda pemberantasan korupsi nampak mundur akibat sibuk berpolemik dan kisruh antarlembaga. Maka untuk menutup kelemahan presiden dibutuhkan Jaksa Agung yang tak sibuk berkomentar dan pencitraan, bahkan terkadang menghembuskan kisruh pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambilnya," tandas Pangi.
Pilihan:
Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport
"Gebrakannya jihad melawan korupsi tiarap dan terkesan bekerja dan menegakkan hukum tebang pilih," kata Pangi kepada Sindonews, Senin (28/12/2015).
Lebih lanjut Pangi mengatakan, HM Prasetyo adalah salah satu nama yang pantas dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk di-reshuffle.
Belakangan, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam barisan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Jokowi membutuhkan Jaksa Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kapolri yang berani dan pasang badan untuk jihad melawan korupsi," ucap Pangi.
"Era Presiden Jokowi, agenda pemberantasan korupsi nampak mundur akibat sibuk berpolemik dan kisruh antarlembaga. Maka untuk menutup kelemahan presiden dibutuhkan Jaksa Agung yang tak sibuk berkomentar dan pencitraan, bahkan terkadang menghembuskan kisruh pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambilnya," tandas Pangi.
Pilihan:
Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport
(maf)
