Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport
Sabtu, 26 Desember 2015 - 16:56 WIB
Jika Tak Propansus, Jokowi-JK 'Bermain' di Skandal Pelindo & Freeport
A
A
A
JAKARTA - Keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada kepentingan nasional dinilai akan terlihat pada sikap mereka dalam mendukung Panitia Khusus (Pansus) Freeport dan Pelindo II.
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, jika Jokowi-JK tidak mendukung pansus yang bertujuan membongkar praktik kecurangan, publik akan menuduh keduanya berada di balik dua kasus yang saat ini sedang disorot.
"Kalau Jokowi dan JK tidak berpihak dan mendukung Pansus Freeport dan Pelindo yang bertujuan untuk menginvestigasi segala bentuk permainan elite-elite negeri, maka menurut saya opini publik akan terarah kepada mereka bahwa mereka sebenarnya yang berada di balik kedua kasus itu," ujar Siti saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (26/12/2015).
Menurut Siti, hal tersebut nantinya akan menimbulkan persepsi publik bahwa kasus yang membuat Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR bukan kasus pencatut nama presiden dan wapres, tapi justu akan terlihat seperti korban peperangan antar geng elite di kekuasaan.
(Baca juga: Biar Terbuka, Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Pansus Freeport)
Melalui pansus kata Siti, publik perlu mengetahui latar belakang Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut PT Freeport Indonesia membongkar rekaman pembicaraan Maroef Sjamsoeddin, Pengusaha Minyak Riza Chalid dengan Setya Novanto.
Pansus Freeport menurutnya, akan membuat publik memahami permasalahan yang ada di balik kasus perpanjangan kontrak Freeport. Siti menilai, publik harus mengetahui siapa mendukung siapa, siapa berperan apa dan siapa dapat apa.
"Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus digugat," tegasnya.
Kasus pencatutan nama dibandingkan masalah perpanjangan kontrak Freeport maupun Pelindo menurut Siti, adalah masalah remeh temeh dibandingkan dengan jantung masalah perpanjangan kontrak, di mana hal itu akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera kedepannya.
"Ada target yang jauh lebih utama daripada sekadar menurunkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Terlalu besar energi bangsa ini telah dikeluarkan kalau masalah Freeport misalnya hanya dilokalisir pada masalah Papa Minta Saham. Bangsa ini jangan mau dininabobokan dengan masalah Setya Noanto saja," cetusnya.
Pembentukan Pansus kata Siti, juga akan menjadi taruhan bagi Presiden Jokowi karena adanya surat dari Menteri ESDM Sudirman Said yang menjamin perpanjangan kontrak, dan akan melakukan langkah termasuk merubah segala peraturan dan perundangan yang menghambat perpanjangan kontrak tersebut.
"Setya Novanto memang sudah melanggar etika dengan kongkow-kongkow bersama pihak pengusaha seperti Maroef Sjamsoeddin," ucapnya.
Siti juga meminta agar Maroef Sjamsoeddin tidak sok suci. Dia meminta masyarakat tidak terbuai dengan Maroef lantaran seolah yang buruk itu hanya Setya Novanto dan Reza Chalid saja.
"Maroef bukan orang suci dan Freeport bukan perusahaan yang bersih, karena terus berupaya ke sana ke mari melobi perpanjangan kontrak yang jelas diketahui publik sangat merugikan Indonesia," tandasnya.
Pilihan:
Parpol Pendukung Pemerintah Minta Segera Reshuffle Jilid II
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, jika Jokowi-JK tidak mendukung pansus yang bertujuan membongkar praktik kecurangan, publik akan menuduh keduanya berada di balik dua kasus yang saat ini sedang disorot.
"Kalau Jokowi dan JK tidak berpihak dan mendukung Pansus Freeport dan Pelindo yang bertujuan untuk menginvestigasi segala bentuk permainan elite-elite negeri, maka menurut saya opini publik akan terarah kepada mereka bahwa mereka sebenarnya yang berada di balik kedua kasus itu," ujar Siti saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (26/12/2015).
Menurut Siti, hal tersebut nantinya akan menimbulkan persepsi publik bahwa kasus yang membuat Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR bukan kasus pencatut nama presiden dan wapres, tapi justu akan terlihat seperti korban peperangan antar geng elite di kekuasaan.
(Baca juga: Biar Terbuka, Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Pansus Freeport)
Melalui pansus kata Siti, publik perlu mengetahui latar belakang Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut PT Freeport Indonesia membongkar rekaman pembicaraan Maroef Sjamsoeddin, Pengusaha Minyak Riza Chalid dengan Setya Novanto.
Pansus Freeport menurutnya, akan membuat publik memahami permasalahan yang ada di balik kasus perpanjangan kontrak Freeport. Siti menilai, publik harus mengetahui siapa mendukung siapa, siapa berperan apa dan siapa dapat apa.
"Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus digugat," tegasnya.
Kasus pencatutan nama dibandingkan masalah perpanjangan kontrak Freeport maupun Pelindo menurut Siti, adalah masalah remeh temeh dibandingkan dengan jantung masalah perpanjangan kontrak, di mana hal itu akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera kedepannya.
"Ada target yang jauh lebih utama daripada sekadar menurunkan Setya Novanto dari posisi Ketua DPR. Terlalu besar energi bangsa ini telah dikeluarkan kalau masalah Freeport misalnya hanya dilokalisir pada masalah Papa Minta Saham. Bangsa ini jangan mau dininabobokan dengan masalah Setya Noanto saja," cetusnya.
Pembentukan Pansus kata Siti, juga akan menjadi taruhan bagi Presiden Jokowi karena adanya surat dari Menteri ESDM Sudirman Said yang menjamin perpanjangan kontrak, dan akan melakukan langkah termasuk merubah segala peraturan dan perundangan yang menghambat perpanjangan kontrak tersebut.
"Setya Novanto memang sudah melanggar etika dengan kongkow-kongkow bersama pihak pengusaha seperti Maroef Sjamsoeddin," ucapnya.
Siti juga meminta agar Maroef Sjamsoeddin tidak sok suci. Dia meminta masyarakat tidak terbuai dengan Maroef lantaran seolah yang buruk itu hanya Setya Novanto dan Reza Chalid saja.
"Maroef bukan orang suci dan Freeport bukan perusahaan yang bersih, karena terus berupaya ke sana ke mari melobi perpanjangan kontrak yang jelas diketahui publik sangat merugikan Indonesia," tandasnya.
Pilihan:
Parpol Pendukung Pemerintah Minta Segera Reshuffle Jilid II
(maf)
