Kasus Bansos, KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Jaksa Agung
Kasus Bansos, KPK Didesak Usut Dugaan Keterlibatan Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Korupsi (Sorak) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam tuntutannya, para pendemo meminta agar pemimpin KPK baru mengusut dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus dugaan pengamanan penanganan perkara dana Bansos Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
"KPK juga harus berani periksa HM Prasetyo karena diduga telah berupaya untuk menghentikan kasus dana bansos di Kejagung (Kejaksaan Agung)," ucap Koordinator Aksi Ahmad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Ahmad menilai, pengusutan perkara itu tidak adil lantaran hanya menjerat Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti serta mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Bahkan, penuntasan itu dinilai semakin tidak adil karena Rio Capella hanya divonis 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ahmad berharap, KPK melanjutkan kasus tersebut dengan mengusut pihak-pihak yang disebut-sebut dalam persidangan seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Apalagi, Surya Paloh pernah dipanggil penyidik KPK serta sempat diminta bersaksi dalam sidang terdakwa Rio Capella.
Adapun, Prasetyo belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Padahal, Prasetyo diduga mengetahui perkara tersebut.
"Pimpinan KPK yang baru harus punya komitmen yang lebih untuk mengusut tuntas kasus dana Bansos Provinsi Sumatera Utara sampai selesai," tukas Ahmad.
Dalam aksinya para pendemo terus meneriakkan tuntutan agar pemimpin KPK baru memanggil Surya Paloh dan HM Prasetyo. Mereka pun membentangkan spanduk dan poster bergambar Prasetyo dengan tulisan 'Copot HM Prasetyo. KPK harus berani periksa HM Prasetyo' dan poster Surya Paloh dengan tulisan 'KPK segera panggil dan periksa Surya Paloh. KPK harus berani periksa Surya Paloh'. Sampai berita ini diturunkan puluhan demonstran masih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.
PILIHAN:
Dituding JK Bikin Gaduh, Rizal Ramli Bergeming
Johan Budi Berencana Mundur dari KPK
Dalam tuntutannya, para pendemo meminta agar pemimpin KPK baru mengusut dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus dugaan pengamanan penanganan perkara dana Bansos Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
"KPK juga harus berani periksa HM Prasetyo karena diduga telah berupaya untuk menghentikan kasus dana bansos di Kejagung (Kejaksaan Agung)," ucap Koordinator Aksi Ahmad di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Ahmad menilai, pengusutan perkara itu tidak adil lantaran hanya menjerat Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti serta mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka.
Bahkan, penuntasan itu dinilai semakin tidak adil karena Rio Capella hanya divonis 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ahmad berharap, KPK melanjutkan kasus tersebut dengan mengusut pihak-pihak yang disebut-sebut dalam persidangan seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Apalagi, Surya Paloh pernah dipanggil penyidik KPK serta sempat diminta bersaksi dalam sidang terdakwa Rio Capella.
Adapun, Prasetyo belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Padahal, Prasetyo diduga mengetahui perkara tersebut.
"Pimpinan KPK yang baru harus punya komitmen yang lebih untuk mengusut tuntas kasus dana Bansos Provinsi Sumatera Utara sampai selesai," tukas Ahmad.
Dalam aksinya para pendemo terus meneriakkan tuntutan agar pemimpin KPK baru memanggil Surya Paloh dan HM Prasetyo. Mereka pun membentangkan spanduk dan poster bergambar Prasetyo dengan tulisan 'Copot HM Prasetyo. KPK harus berani periksa HM Prasetyo' dan poster Surya Paloh dengan tulisan 'KPK segera panggil dan periksa Surya Paloh. KPK harus berani periksa Surya Paloh'. Sampai berita ini diturunkan puluhan demonstran masih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.
PILIHAN:
Dituding JK Bikin Gaduh, Rizal Ramli Bergeming
Johan Budi Berencana Mundur dari KPK
(kri)
Explore More