Kasus Freeport, Fahri: Jokowi Harusnya Marah pada Menterinya
Kamis, 10 Desember 2015 - 16:46 WIB
Kasus Freeport, Fahri: Jokowi Harusnya Marah pada Menterinya
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan jika kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ditujukan kepada anggota dalam rumah tangga kabinetnya.
Padahal, menurut Fahri, secara jelas pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport justru dilakukan oleh pembantunya sendiri.
"Presiden seharusnya proporsional dalam melihat masalah (Freeport) ini. Kemarahan presiden kemarin itu seharusnya diarahkan kepada anggota kabinetnya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Fahri menilai, sangat jelas ada pembantu presiden yang memberikan janji kepada pihak Freeport dengan mencatut nama presiden, seperti terbitnya surat yang berisikan janji akan ada perpajangan kontrak Freeport kepada CEO-nya langsung, dan pemberian izin ekspor konsentrat kepada perusahaan tambang Amerika Serikat itu.
"Ada (menteri) orang bilang sudah konsultasi dengan presiden lalu buat surat, dan sudah ngomong ke presiden lalu terbit izin (konsentrat), seharusnya itu dong yang dimarahkan presiden. Sebab kalau presiden tidak marah dengan itu jangan-jangan, memang presiden tau keluarnya izin dan perpanjangan itu," ungkap Fahri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, perihal ada tidaknya perombakan dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi sepenuhnya diserahkan kepada presiden itu sendiri.
"Itu urusan presiden-lah, kita tidak mau ikut campur," tandas Fahri.
PILIHAN:
Tolak Beri Rekaman Asli, DPR Duga Ada Oknum Kejagung Bermain
Jokowi Semprot Menteri Hanya Sibuk Jadi Komentator
Padahal, menurut Fahri, secara jelas pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport justru dilakukan oleh pembantunya sendiri.
"Presiden seharusnya proporsional dalam melihat masalah (Freeport) ini. Kemarahan presiden kemarin itu seharusnya diarahkan kepada anggota kabinetnya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Fahri menilai, sangat jelas ada pembantu presiden yang memberikan janji kepada pihak Freeport dengan mencatut nama presiden, seperti terbitnya surat yang berisikan janji akan ada perpajangan kontrak Freeport kepada CEO-nya langsung, dan pemberian izin ekspor konsentrat kepada perusahaan tambang Amerika Serikat itu.
"Ada (menteri) orang bilang sudah konsultasi dengan presiden lalu buat surat, dan sudah ngomong ke presiden lalu terbit izin (konsentrat), seharusnya itu dong yang dimarahkan presiden. Sebab kalau presiden tidak marah dengan itu jangan-jangan, memang presiden tau keluarnya izin dan perpanjangan itu," ungkap Fahri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, perihal ada tidaknya perombakan dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi sepenuhnya diserahkan kepada presiden itu sendiri.
"Itu urusan presiden-lah, kita tidak mau ikut campur," tandas Fahri.
PILIHAN:
Tolak Beri Rekaman Asli, DPR Duga Ada Oknum Kejagung Bermain
Jokowi Semprot Menteri Hanya Sibuk Jadi Komentator
(kri)
