Walhi Desak Pemerintah Audit Freeport Soal Lingkungan
Rabu, 09 Desember 2015 - 12:57 WIB
Walhi Desak Pemerintah Audit Freeport Soal Lingkungan
A
A
A
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia merasa terganggu dengan kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Pasalnya, persoalan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang dilakukan Freeport di bumi cenderawasih selama ini tidak dipikirkan pemerintah.
"Kami terganggu dengan perdebatan minta saham Freeport itu, karena persoalan lingkungannya tidak pernah dipaparkan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Abetnego Tarigan kepada Sindonews, Rabu (9/12/2015).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pemerintah sudah lama tidak mengaudit lingkungan perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Jangan sampai keputusannya nanti diperpanjang atau sahamnya diperbesar atau tidak diperpanjang, tapi persoalan lingkungannya tidak diselesaikan," tuturnya.
Maka itu, Walhi mendesak pemerintah mengaudit masalah lingkungan perusahaan Freeport secara utuh dan dilakukan dengan transparan. Kemudian, hasil audit itu harus diumumkan kepada publik.
Walhi juga mendesak pemerintah mengukur kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan Freeport dan mengukur biaya rehabilitas lingkungannya.
Karena, lanjut dia, dampak kegiatan tambang Freeport saat ini sudah sampai ke pesisir. "Jangan kita dapat pendapatan, tapi dapat kerugian lingkungan," ucapnya.
Abetnego menambahkan, pemerintah jangan mau menanggung kerusakan lingkungan akibat tambang Freeport itu. "Kita selalu diombang-ambing oleh elite-elite politik kita," tandasnya.
PILIHAN:
Luhut Minta Polisi Tindak Tegas Pengacau Pilkada
Menko Polhukam Optimis Pilkada Serentak Berjalan Sukses
"Kami terganggu dengan perdebatan minta saham Freeport itu, karena persoalan lingkungannya tidak pernah dipaparkan pemerintah," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Abetnego Tarigan kepada Sindonews, Rabu (9/12/2015).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pemerintah sudah lama tidak mengaudit lingkungan perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Jangan sampai keputusannya nanti diperpanjang atau sahamnya diperbesar atau tidak diperpanjang, tapi persoalan lingkungannya tidak diselesaikan," tuturnya.
Maka itu, Walhi mendesak pemerintah mengaudit masalah lingkungan perusahaan Freeport secara utuh dan dilakukan dengan transparan. Kemudian, hasil audit itu harus diumumkan kepada publik.
Walhi juga mendesak pemerintah mengukur kerusakan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan Freeport dan mengukur biaya rehabilitas lingkungannya.
Karena, lanjut dia, dampak kegiatan tambang Freeport saat ini sudah sampai ke pesisir. "Jangan kita dapat pendapatan, tapi dapat kerugian lingkungan," ucapnya.
Abetnego menambahkan, pemerintah jangan mau menanggung kerusakan lingkungan akibat tambang Freeport itu. "Kita selalu diombang-ambing oleh elite-elite politik kita," tandasnya.
PILIHAN:
Luhut Minta Polisi Tindak Tegas Pengacau Pilkada
Menko Polhukam Optimis Pilkada Serentak Berjalan Sukses
(kri)
