Pengusaha Jangan Cengeng

SESAAT setelah terpilih sebagai nakhoda baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani langsung mengkritisi pemerintah. Rosan yang bersaing dengan mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk menduduki jabatan ketua umum Kadin menilai langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar menerbitkan paket kebijakan guna memutar roda pertumbuhan ekonomi, tidaklah lengkap tanpa diiringi upaya meraih kepercayaan masyarakat. Untuk meraih kepercayaan masyarakat tidak sulit di antaranya melibatkan asosiasi dunia usaha dalam penentuan kebijakan ekonomi. Apalagi tahun depan sebagaimana diprediksi kalangan analis ekonomi masih terjadi pelambatan ekonomi dunia yang sudah pasti berimbas pada kinerja perekonomian nasional.

Pandangan kritis dari ketua umum Kadin terpilih untuk periode 2015 – 2020 seakan mempertegas bahwa dalam pemilihan nakhoda lembaga yang memayungi para pengusaha telah berlangsung demokratis tanpa intervensi dari pihak manapun. Mengawali masa pemilihan orang nomor satu di Kadin memang sempat beredar kabar tidak sedap bahwa salah seorang calon adalah “titipan” dari pemerintah. Rosan sendiri bukanlah orang baru di Kadin, pada masa kepengurusan sebelumnya tercatat sebagai wakil ketua bidang perbankan dan finansial. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Kadin di Bandung, Rosan yang disokong para pengusaha muda berhasil mengungguli Rachmat Gobel dalam pemungutan suara pemilihan ketua umum secara tertutup.

Sebelumnya dalam pemaparan visi dan dan misi, Rosan menawarkan tiga prioritas yang akan diwujudkan bila terpilih memimpin Kadin. Pertama, konsolidasi dan penguatan internal Kadin Pusat dan Kadin Provinsi. Pengusaha yang bergerak di bidang keuangan itu menyatakan Kadin adalah mitra sejajar pemerintah sehingga harus tahu semua aspek potensi bisnis dari mikro hingga makro. Kedua, menentukan beberapa industri strategis untuk dikembangkan di tingkat nasional, regional dan internasional. Ketiga, memberikan perhatian khusus pada industri kreatif dan pengusaha pemula di bidang teknologi.

Terkait dengan program prioritas penentuan industri strategis, Rosan memilih industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai langkah awal dalam menunjukkan keunggulan negeri ini. Kelemahan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia tidak bisa menjadi penentu harga CPO di pasar global. Masalahnya karena selama ini tidak fokus dalam memilih industri strategis. Karena itu, pembenahan industri CPO dan turunannya harus serius sebagai produk lokal yang berdaya saing global.

Selain itu, pembenahan birokrasi perizinan investasi di daerah. Memang selama ini, diakui Rosan sejumlah perbaikan birokrasi di tingkat pemerintah pusat sudah berjalan namun tak diiringi pembenahan yang maksimal di daerah. Hubungan koordinasi antara pusat dan daerah masih jauh dari harapan. Apabila persoalan birokrasi perizinan di daerah dan masalah koordinasi tidak ada perubahan yang berarti maka jangan berharap banyak manfaat yang akan timbul dari insentif dalam paket kebijakan ekonomi yang sedang gencar diterbitkan pemerintah.

Meski penuh optimisme untuk melayarkan Kadin, Rosan sadar sepenuhnya begitu besar tantangan yang akan dihadapi. Persoalan internal Kadin yang terjadi dualisme kepengurusan adalah sebuah ganjalan di depan mata. Masalah dualisme kepengurusan tersebut sempat menjadi bahasan dalam Munas. Dualisme kepengurusan membuat kontraproduktif dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat di mana Kadin sebagai mitra penghubung utama antara pengusaha dengan pemerintah. Dengan munculnya dua lembaga sejenis maka sudah pasti menimbulkan kebingungan baik di pihak pemerintah maupun di kalangan dunia usaha sendiri.

Sementara itu, tantangan eksternal adalah masih tingginya ketidakpastian perekonomian global yang akan menghambat pertumbuhan perekonomian nasional untuk tahun depan, dan mulai diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Semua tantangan itu harus dihadapi sebagai nakhoda Kadin, sebesar apapun badai yang menghadang tetap harus dihadapi. Kita berharap dalam kondisi serba sulit, pengusaha yang bernaung di bawah Kadin jangan sampai memelihara sifat cengeng dengan selalu meminta insentif dari pemerintah dalam bentuk apapun.