Skandal Freeport Sarat dengan Intrik Politik

JAKARTA - Tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, terhadap Ketua DPR Setya Novanto (SN) terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam skandal PT Freeport Indonesia dinilai politis.Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, laporan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membuktikan bahwa tindakan mantan Dirut PT Pindad itu bermuatan politis."Peluru yang ditembakkan Sudirman lebih kental aroma politis. Misi kocok ulang pimpinan DPR menjadi inti dari polemik ini. Terlihat upaya ngotot betul mau menjatuhkan SN," kata Pangi melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (23/11/2015).Aroma politis itu, lanjut Pangi, semakin menyengat ketika Sudirman menolak tantangan melaporkan skandal PT Freeport ini ke pihak Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut Pangi, melaporkan pencatutan nama kepala negara dalam upaya perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu ke penegak hukum, justru akan lebih efektif daripada melapor ke MKD."Jauh akan lebih baik dugaan pencatutan presiden digeser ke ranah hukum. Sudirman ditantang berani melapor ke KPK atau Bareskrim agar bisa membuka semuanya dari hulu sampai hilir," ungkap Pangi."Ini hanya akal-akalan partai KIH (Koalisi Indonesia Hebat) agar bisa kocok ulang pimpinan DPR. Misinya sudah sampai di situ, maka ketika Sudirman ditantang laporkan ke KPK dan Bareskrim enggak berani," imbuhnya.Pilihan:Pernyataan Sudirman, Luhut dan JK Dinilai MembingungkanEks Waka BIN, Bos Freeport Diduga Pakai Cara Intelijen