KPK Sarankan Kasus Skandal Freeport Ditangani MKD
Kamis, 19 November 2015 - 23:58 WIB
KPK Sarankan Kasus Skandal Freeport Ditangani MKD
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki tak mau gegabah menilai tudingan terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga menjual pengaruhnya sebagai pemimpin DPR dalam skandal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Ruki menuturkan, semua pihak harus jeli mengkaji seluruh rangkaian peristiwa ini. Mulai dari pertemuan antara Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport, penyadapan, hingga kesepakatan apa yang telah dicapai.
Dia mengisyaratkan, polisi maupun KPK dapat turut serta mengusut kasus ini. Namun demikian, Ruki melihat proses etik yang tengah berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai langkah prioritas.
"Keputusan MKD tak akan anulir langkah hukum yang diambil penegak hukum. Jadi daripada terjadi hiruk-pikuk, lebih baik didalami MKD," kata Ruki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2015).
Ruki menambahkan, dirinya belum dapat mengategorikan skandal PT Freeport dan pencatutan nama kepala negara ini masuk ke dalam kategori korupsi.
"Sudahkah dibeli pengaruh itu. Belum terjadi. Kalau dalam ilmu hukum tindak pidanaya belum sempurna. Percuma juga kita tangani. Lebih baik ditangani MKD," pungkas Ruki.
PILIHAN:
Kriteria Pemimpin KPK Versi Ruki
Ramai Soal Freeport, Jokowi Sindir Papa Minta Saham
Ruki menuturkan, semua pihak harus jeli mengkaji seluruh rangkaian peristiwa ini. Mulai dari pertemuan antara Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport, penyadapan, hingga kesepakatan apa yang telah dicapai.
Dia mengisyaratkan, polisi maupun KPK dapat turut serta mengusut kasus ini. Namun demikian, Ruki melihat proses etik yang tengah berlangsung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai langkah prioritas.
"Keputusan MKD tak akan anulir langkah hukum yang diambil penegak hukum. Jadi daripada terjadi hiruk-pikuk, lebih baik didalami MKD," kata Ruki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2015).
Ruki menambahkan, dirinya belum dapat mengategorikan skandal PT Freeport dan pencatutan nama kepala negara ini masuk ke dalam kategori korupsi.
"Sudahkah dibeli pengaruh itu. Belum terjadi. Kalau dalam ilmu hukum tindak pidanaya belum sempurna. Percuma juga kita tangani. Lebih baik ditangani MKD," pungkas Ruki.
PILIHAN:
Kriteria Pemimpin KPK Versi Ruki
Ramai Soal Freeport, Jokowi Sindir Papa Minta Saham
(kri)
