MKD Temui Kapolri Bahas Rekaman Pencatutan Nama Jokowi
Kamis, 19 November 2015 - 18:54 WIB
MKD Temui Kapolri Bahas Rekaman Pencatutan Nama Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menemui Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. MKD menemui Badrodin untuk berkonsultasi tentang rekaman berisi percapakan berisi pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Badrodin mengungkapkan pertemuan itu berlangsung di rumah dinasnya itu hanya sekira 15 menit dengan tiga anggota MKD.
"Ya dikonsultasikan itu masalah rekaman itu, apakah rekaman itu perlu diperiksa di labfor (laboratorium forensik)," kata Badrodin saat dihubungi wartawan, Kamis (19/11/2015).
Dia menjelaskan MKD belum menyerahkan rekaman tersebut ke kepolisian. "Ya belum ada (rekaman di Polri). Ya, konsultasi," kata jenderal bintang empat ini. (Baca juga: MKD Akan Serahkan Rekaman Catut Nama Jokowi ke Mabes Polri)
Dalam pertemuan tersebut, Badrodin menyampaikan tidak perlu dilakukan pengecekan di labfor apabila ada orang yang mengakui keaslian suara di dalam rekaman tersebut miliknya.
"Saya pikir kalau itu diakui tidak perlu (dicek keasliannya), kalau nanti tidak diakui perlu. Kalau sesuatu sudah diakui tidak usah melakukan pengecekan," katanya.
PILIHAN:
Temui Luhut, Yorrys Laporkan Perkembangan Konflik Golkar
Badrodin mengungkapkan pertemuan itu berlangsung di rumah dinasnya itu hanya sekira 15 menit dengan tiga anggota MKD.
"Ya dikonsultasikan itu masalah rekaman itu, apakah rekaman itu perlu diperiksa di labfor (laboratorium forensik)," kata Badrodin saat dihubungi wartawan, Kamis (19/11/2015).
Dia menjelaskan MKD belum menyerahkan rekaman tersebut ke kepolisian. "Ya belum ada (rekaman di Polri). Ya, konsultasi," kata jenderal bintang empat ini. (Baca juga: MKD Akan Serahkan Rekaman Catut Nama Jokowi ke Mabes Polri)
Dalam pertemuan tersebut, Badrodin menyampaikan tidak perlu dilakukan pengecekan di labfor apabila ada orang yang mengakui keaslian suara di dalam rekaman tersebut miliknya.
"Saya pikir kalau itu diakui tidak perlu (dicek keasliannya), kalau nanti tidak diakui perlu. Kalau sesuatu sudah diakui tidak usah melakukan pengecekan," katanya.
PILIHAN:
Temui Luhut, Yorrys Laporkan Perkembangan Konflik Golkar
(dam)
