Jokowi Ajak Praktisi Humas Perangi Ujaran Kebencian
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyarankan kepada para praktisi kehumasan seluruh Indonesia untuk memiliki kemampuan menghadapi pihak-pihak yang menebar kebencian di media sosia.
Jokowi juga menjelaskan tentang ujaran kebencian. Dia mengatakan, ujaran kebencian adalah informasi yang mengungkapkan kebencian, menyebabkan konflik horizontal maupun menggiring orang untuk melakukan sesuatu.
"Nanti bapak ibu perangnya dengan hal-hal seperti itu (ujaran kebencian). Kita memang harus siap, menyiapkan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan pasukan yang bisa meng-counter berita keliru atau tidak betul sebuah perusahaan, kementerian atau negara," tutur Jokowi di hadapan ratusan peserta Konvensi Nasional Humas tahun 2015 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia diIstana Negara, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Dia mengungkapkan kecepatan informasi saat ini sudah sangat luar biasa dan membawa kepentingan yang beragam.
"Bersifat real time hingga kepentingan yang beragam dan berbeda, ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, bisnis, kepentingan individu, organisasi-organisasi. Yang kalau bacaan kita sebagai PR (public relation/humas) tidak tajam, bisa keliru kita menggiring sebuah opini," tuturnya. (Baca juga: Surat Kapolri Efektif Turunkan Ujaran Kebencian)
Menurut Jokowi, publik saat ini pun semakin kritis dalam menyikapi sebuah informasi.
"Tuntutan untuk dialog, untuk transparansi juga semakin kuat, enggak bisa dibendung. Jangan berharap-harap negara bisa menghambat arus informasi, enggak bisa, dulu bisa menguasai media-media mainstream, sekarang mana bisa, di blok kayak apapun, sosial media enggak bisa (dihambat)," tuturnya.
PILIHAN:
Velove Vexia Minta Jaksa KPK Adil terhadap Ayahnya
Jokowi juga menjelaskan tentang ujaran kebencian. Dia mengatakan, ujaran kebencian adalah informasi yang mengungkapkan kebencian, menyebabkan konflik horizontal maupun menggiring orang untuk melakukan sesuatu.
"Nanti bapak ibu perangnya dengan hal-hal seperti itu (ujaran kebencian). Kita memang harus siap, menyiapkan tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan pasukan yang bisa meng-counter berita keliru atau tidak betul sebuah perusahaan, kementerian atau negara," tutur Jokowi di hadapan ratusan peserta Konvensi Nasional Humas tahun 2015 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia diIstana Negara, Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Dia mengungkapkan kecepatan informasi saat ini sudah sangat luar biasa dan membawa kepentingan yang beragam.
"Bersifat real time hingga kepentingan yang beragam dan berbeda, ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, bisnis, kepentingan individu, organisasi-organisasi. Yang kalau bacaan kita sebagai PR (public relation/humas) tidak tajam, bisa keliru kita menggiring sebuah opini," tuturnya. (Baca juga: Surat Kapolri Efektif Turunkan Ujaran Kebencian)
Menurut Jokowi, publik saat ini pun semakin kritis dalam menyikapi sebuah informasi.
"Tuntutan untuk dialog, untuk transparansi juga semakin kuat, enggak bisa dibendung. Jangan berharap-harap negara bisa menghambat arus informasi, enggak bisa, dulu bisa menguasai media-media mainstream, sekarang mana bisa, di blok kayak apapun, sosial media enggak bisa (dihambat)," tuturnya.
PILIHAN:
Velove Vexia Minta Jaksa KPK Adil terhadap Ayahnya
(dam)