Awasi Penyebaran Bansos, Jokowi Libatkan Penegak Hukum
Rabu, 20 Mei 2020 - 06:55 WIB
loading...
Paket Bansos pemerintah untuk warga terdapak corona. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, dan BPKP mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar berjalan lancar dan akuntabel.
Menurut dia, salah satu kesulitan bansos cepat tersalur kepada masyarakat karena banyaknya kendala, yakni prosedur berbelit-belit. “Sekali lagi, ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas, kemarin.
Menurut dia, keterbukaan itu sangat diperlukan, apalagi negara memiliki beberapa lembaga yang melakukan pengawasan untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan. Lebih lanjut mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta jika ada yang tidak sinkron agar segera dituntaskan. Hal ini untuk mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat. (Baca: Tangani Crona, KSP Serahkan 5.000 APD untuk Tenaga Medis)
“Dilibatkan RT/RW dan desa. Dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai. Saya kira itu ditunggu masyarakat," tandasnya.
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK telah memitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19. Salah satunya terkait penyelenggaraan bansos sebagai jaring pengaman sosial.
Menurut dia, salah satu kesulitan bansos cepat tersalur kepada masyarakat karena banyaknya kendala, yakni prosedur berbelit-belit. “Sekali lagi, ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas, kemarin.
Menurut dia, keterbukaan itu sangat diperlukan, apalagi negara memiliki beberapa lembaga yang melakukan pengawasan untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan. Lebih lanjut mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta jika ada yang tidak sinkron agar segera dituntaskan. Hal ini untuk mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat. (Baca: Tangani Crona, KSP Serahkan 5.000 APD untuk Tenaga Medis)
“Dilibatkan RT/RW dan desa. Dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai. Saya kira itu ditunggu masyarakat," tandasnya.
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, KPK telah memitigasi titik-titik rawan dalam penanganan Covid-19. Salah satunya terkait penyelenggaraan bansos sebagai jaring pengaman sosial.
Lihat Juga :
