PKS Nilai Langkah Menteri Sudirman Said Sudah Benar
Rabu, 18 November 2015 - 04:54 WIB
PKS Nilai Langkah Menteri Sudirman Said Sudah Benar
A
A
A
JAKARTA - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang melaporkan oknum anggota DPR pencatut nama Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah benar. Alasannya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang erugikan rakyat.
"Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," kata Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Selasa 17 November 2015.
Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.
Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
"Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik," ujarnya.
Menurut Muzzammil, sejak awal anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.
"Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," tandasnya.
PILIHAN:
Temui JK, Ini Penjelasan Setya Novanto
"Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," kata Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Selasa 17 November 2015.
Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.
Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
"Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik," ujarnya.
Menurut Muzzammil, sejak awal anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.
"Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," tandasnya.
PILIHAN:
Temui JK, Ini Penjelasan Setya Novanto
(mhd)
