Pukat UGM Nilai Bantuan Sosial Jadi Bancakan Politik

JAKARTA - Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai permasalahan adanya penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) bukan lagi permasalahan sosial namun adalah sebuah bancakan politik.

Pasalnya, hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat daerah untuk memelihara kekuasaan, menggunakan dana Bansos untuk biaya pemilu dan sebagainya.

"Ini ada hubungannya dengan politik, apakah pilkada, pemilu untuk merawat kekuasaan. Itu membuat Bansos ini menjadi bancakan secara politik," ujar Oce dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Bansos! Bancakan Sosial di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2015).

Dia mengungkapkan, adanya pembiaran terhadap penyelewengan dana Bansos. Pasalnya, sangat mudah sekali menggunakan dana APBD. Oce menilai, harus ada peraturan yang ketat agar dana Bansos tak diselewengkan lagi.

"Bansos ini sangat nikmat sehingga sulit untuk mengatur. Gampang sekali Bansos ini dimainkan. Karena peraturannya tidak terlalu ketat," ucapnya.

Dia berharap, ke depan pemerintah daerah dapat melakukan transparansi terhadap anggaran yang digunakan. Oce mengungkapkan, pihaknya telah melakukan monitoring terhadap beberapa daerah dan korupsi dana Bansos terjadi pada sisi prosedural.

"Yang kita temukan fiktif, dari perencanaan anggaran. Adapula proposal yang tidak tepat dan lain-lain. Mestinya ada transparansi. Sehingga masyarakat pun bisa mengawasi," tandas Oce.

PILIHAN:
Pejabat Daerah Tak Menampik Ada Persekongkolan Dana Bansos

Pimpin Upacara HUT Brimob, Kapolri Ajak Teladani Sosok M Jasin