PDIP Sebut Reshuffle Jilid II Pasti Terjadi
Sabtu, 07 November 2015 - 11:47 WIB
PDIP Sebut Reshuffle Jilid II Pasti Terjadi
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyebut perombakan kabinet (reshuffle) jilid II pasti akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau bicara soal reshuffle jilid II artinya kurang lebih akan terjadi. Judulnya apa dulu? Kalau kemarin kan soalnya ekonomi, sekarang judulnya apa, siapa yang paling mau?" ujar Pariera dalam diskusi Polemik SindoTrijaya bertajuk 'Reshuffle Datang, Parpol Tegang' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Pareira mengatakan, PDIP selaku partai pendukung pemerintahan menyoroti soal perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang harus dipahami menteri Kabinet Kerja.
Dia mencontohkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus menjadi perhatian serius Jokowi jika ingin merombak kabinet. Sebab, dengan pembiayaan yang cukup besar, lembaga yang digawangi Rini Soemarno dinilai tak berhasil mengimplementasikan program percepatan pembangunan.
Ditambah dengan hadirnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp40 triliun yang sudah disahkan DPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Alangkah berisiko ketika kementerian yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan yang dirinya sendiri mengelola. Jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan di situ," pungkasnya.
PILIHAN:
Target Tak Tercapai, Fadli: Reshuffle Jilid II Harus Segera
Batasan SE Hate Speech Dinilai Abu-abu
"Kalau bicara soal reshuffle jilid II artinya kurang lebih akan terjadi. Judulnya apa dulu? Kalau kemarin kan soalnya ekonomi, sekarang judulnya apa, siapa yang paling mau?" ujar Pariera dalam diskusi Polemik SindoTrijaya bertajuk 'Reshuffle Datang, Parpol Tegang' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Pareira mengatakan, PDIP selaku partai pendukung pemerintahan menyoroti soal perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang harus dipahami menteri Kabinet Kerja.
Dia mencontohkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus menjadi perhatian serius Jokowi jika ingin merombak kabinet. Sebab, dengan pembiayaan yang cukup besar, lembaga yang digawangi Rini Soemarno dinilai tak berhasil mengimplementasikan program percepatan pembangunan.
Ditambah dengan hadirnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp40 triliun yang sudah disahkan DPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Alangkah berisiko ketika kementerian yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan yang dirinya sendiri mengelola. Jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan di situ," pungkasnya.
PILIHAN:
Target Tak Tercapai, Fadli: Reshuffle Jilid II Harus Segera
Batasan SE Hate Speech Dinilai Abu-abu
(kri)
