Pengangguran Melonjak

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal III tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat.

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Salah satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang dalam setahun terakhir turun daya serapnya dari 38,97 juta orang menjadi 37,75 orang atau turun 1,2 juta orang.

Data-data BPS ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pengangguran. Karena kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, jumlah angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah. Kita juga tak bisa menyalahkan industri-industri yang akhirnya melakukan PHK sebagai upaya efisiensi agar tetap bisa bertahan (survive ).

Pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebanyak 4,73% ini memang membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 4,65%. Namun, kenaikannya belum cukup tinggi untuk menciptakan tenaga kerja, sehingga pemerintah jangan terlalu hanyut dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang sedikit tersebut.

Di sinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang ”megap-megap”. Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah.

Pemerintah memang sudah mengeluarkan enam paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Namun, rata-rata paket ekonomi yang dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini.

Paket kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik. Namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat, yang diperlukan adalah kebijakan berorientasi jangka pendek sehingga cepat menyelesaikan persoalan yang ada.

Selain paket ekonomi belum bisa bekerja optimal, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain, di antaranya masih minimnya realisasi belanja pemerintah dan menurunnya ekspor komoditas.

Faktor melambatnya ekonomi global memang ikut memengaruhi ekonomi nasional. Namun, tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini. Sudah saatnya pemerintah melakukan introspeksi dan segera merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat.

Intinya, pemerintah harus tetap optimistis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Pemerintah mungkin dulu masih bisa beralibi ada kendala administrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, di tahun kedua pemerintahan ini, pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proyek infrastruktur tersebut. Hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut.