PDIP Diingatkan Tak Asal Panggil JK di Pansus Pelindo II
Senin, 02 November 2015 - 18:37 WIB
PDIP Diingatkan Tak Asal Panggil JK di Pansus Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) Pelindo II berencana akan memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menyelidiki penyelewengan di PT Pelindo II yang diduga dilakukan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatulloh heran dengan adanya wacana tersebut. Menurut dia, tak ada alasan kuat untuk memanggil JK.
Dia mengingatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai politik lainnya yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak asal mewacanakan pemanggilan terhadap JK.
"Saya bingung apa target yang mau dicapai Pansus ini? Mau bermain politik kah? Kalau iya, ini akan berbalik menghantam KIH loh," ujar Poempida saat dihubungi wartawan, Senin (2/11/2015).
"JK ini jadi wapres bukan representasi Golkar, tapi partai pendukung dia dengan Pak Jokowi. Apa yang mau dibilang publik nanti?" sambungnya.
Menurutnya, tak ada alasan kuat bagi Pansus Pelindo II untuk meminta keterangan JK. Pasalnya, JK hanya pernah menelepon Komjen Pol Budi Waseso saat anak buahnya menggeledah kantor Pelindo II.
"Dan Pak JK juga sudah terbuka menjelaskan, bahwa dia hanya meminta agar penggeledahan dilakukan kalau bukti-bukti dan tersangkanya jelas. Tak ada masalah dengan itu. Lalu kenapa harus dipanggil?" ucap Poempida.
Menurutnya, Pansus Pelindo II akan jadi blunder bagi KIH jika terus mengait-ngaitkan JK. "Menurut saya agak blunder. Karena apa yang akan dicapai, tak setara effort yang dilakukan," tandas Poempida.
Sebelumnya, Anggota Pansus Pelindo II dari PDIP Junimart Girsang mengatakan pihaknya bisa saja memanggil JK bila diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk membuka fakta terkait adanya pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo II.
"Presiden saja bisa kita panggil apa lagi Wapres. Karena ini untuk kepentingan rakyat dan bangsa," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 30 Oktober 2015.
PILIHAN:
Politikus PPP Ini Apresiasi Polisi Berlakukan Hate Speech
PKS: Surat Edaran Hate Speech Jangan Bungkam Rakyat Berpendapat
Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatulloh heran dengan adanya wacana tersebut. Menurut dia, tak ada alasan kuat untuk memanggil JK.
Dia mengingatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai politik lainnya yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak asal mewacanakan pemanggilan terhadap JK.
"Saya bingung apa target yang mau dicapai Pansus ini? Mau bermain politik kah? Kalau iya, ini akan berbalik menghantam KIH loh," ujar Poempida saat dihubungi wartawan, Senin (2/11/2015).
"JK ini jadi wapres bukan representasi Golkar, tapi partai pendukung dia dengan Pak Jokowi. Apa yang mau dibilang publik nanti?" sambungnya.
Menurutnya, tak ada alasan kuat bagi Pansus Pelindo II untuk meminta keterangan JK. Pasalnya, JK hanya pernah menelepon Komjen Pol Budi Waseso saat anak buahnya menggeledah kantor Pelindo II.
"Dan Pak JK juga sudah terbuka menjelaskan, bahwa dia hanya meminta agar penggeledahan dilakukan kalau bukti-bukti dan tersangkanya jelas. Tak ada masalah dengan itu. Lalu kenapa harus dipanggil?" ucap Poempida.
Menurutnya, Pansus Pelindo II akan jadi blunder bagi KIH jika terus mengait-ngaitkan JK. "Menurut saya agak blunder. Karena apa yang akan dicapai, tak setara effort yang dilakukan," tandas Poempida.
Sebelumnya, Anggota Pansus Pelindo II dari PDIP Junimart Girsang mengatakan pihaknya bisa saja memanggil JK bila diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk membuka fakta terkait adanya pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo II.
"Presiden saja bisa kita panggil apa lagi Wapres. Karena ini untuk kepentingan rakyat dan bangsa," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 30 Oktober 2015.
PILIHAN:
Politikus PPP Ini Apresiasi Polisi Berlakukan Hate Speech
PKS: Surat Edaran Hate Speech Jangan Bungkam Rakyat Berpendapat
(kri)
