Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR
Sabtu, 31 Oktober 2015 - 15:24 WIB
Terselip di APBN 2016, PKS Tolak Gedung Baru DPR
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak anggaran pembangunan gedung baru DPR yang kembali terselip dalam APBN 2016. PKS mengaku kaget dengan anggaran Rp740 miliar yang tertulis dalam draf APBN 2016 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat 30 Oktober 2015 malam.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan rakyat tengah menghadapi bencana asap, pembangunan gedung baru DPR tidak pantas.
"Tidak berhati nurani jika DPR tetap ngotot bangun gedung baru di tengah rakyat menghadapi cobaan dan ekonomi Indonesia melemah," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu, (30/10/2015).
Diakui Mardani, pihaknya setuju dengan penambahan tenaga ahli bagi tiap-tiap anggota DPR. Namun demikian, usulan pembangunan gedung baru DPR dengan alasan ruangan anggota dewan yang sempit adalah tidak relevan.
Untuk menghindari adanya kepentingan, Mardani pun menggarisbawahi agar usulan pembangunan gedung baru DPR dapat dilakukan secara transparan. Dia juga meminta pemerintah menolak mata anggaran yang diusulkan parlemen jika tidak jelas untuk apa peruntukannya.
"Jangan sampai pola di tikungan memasukkan anggaran. Pemerintah juga haus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tandas Mardani.
PILIHAN:
Cerita Zulkifli Hasan di Balik Dukungan PAN ke Pemerintah
Ketum PAN: Cita-cita Reformasi Belum Sesuai Harapan
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, dalam kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah dan rakyat tengah menghadapi bencana asap, pembangunan gedung baru DPR tidak pantas.
"Tidak berhati nurani jika DPR tetap ngotot bangun gedung baru di tengah rakyat menghadapi cobaan dan ekonomi Indonesia melemah," kata Mardani di bilangan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Sabtu, (30/10/2015).
Diakui Mardani, pihaknya setuju dengan penambahan tenaga ahli bagi tiap-tiap anggota DPR. Namun demikian, usulan pembangunan gedung baru DPR dengan alasan ruangan anggota dewan yang sempit adalah tidak relevan.
Untuk menghindari adanya kepentingan, Mardani pun menggarisbawahi agar usulan pembangunan gedung baru DPR dapat dilakukan secara transparan. Dia juga meminta pemerintah menolak mata anggaran yang diusulkan parlemen jika tidak jelas untuk apa peruntukannya.
"Jangan sampai pola di tikungan memasukkan anggaran. Pemerintah juga haus berani menolak jika ada anggaran yang tidak terukur dan tak jelas peruntukannya," tandas Mardani.
PILIHAN:
Cerita Zulkifli Hasan di Balik Dukungan PAN ke Pemerintah
Ketum PAN: Cita-cita Reformasi Belum Sesuai Harapan
(kri)
