Gerindra Kritik Masa 1 Tahun Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak menyenangkan Partai Gerindra. Terutama kinerja penegakan hukum di Indonesia.
"Selama evaluasi satu tahun penegakan hukum Jokowi-JK kalau dibilang bagus ya susah dan kalau dibilang jelek ya kamu sendirilah yang nilai," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Dalam soal penegakan hukum, Desmond mengkritisi adanya pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di Mabes Polri, ketika menangani kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II.
"Ya kalau kita evaluasi penegakan hukum, kasus Pelindo kenapa kok Buwas-nya (Budi Waseso, Mantan Kabareskrim) yang out. Yang bisa meng-out-kan kabareskrim ya presiden kan. Ya ini ada apa?" ucap Desmond.
Desmond juga menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi pertarungan antara Polri dan KPK dalam kepentingan pemberantasan korupsi. Bahkan, untuk pembahasan revisi UU KPK, Jokowi dianggap buang badan.
"Kan udah tegas. Pengusulan revisi UU KPK kan pemerintah yang usul. Yang usul siapa? Kan Jokowi. Katanya dicabut nyatanya sampai hari ini tidak ada pencabutannya," ucap Desmond.
Menurutnya, di awal pemerintahan Jokowi-JK yang melibatkan KPK dalam menentukan menteri-menteri yang layak duduk di Kabinet Kerja merupakan harapan besar niat adanya pemerintahan yang bersih.
Kendati demikian, kenyataanya, Desmond melihat sikap Jokowi terhadap pemberantasan korupsi berbeda di kemudian hari. "Apa yang berbeda? Pada saat konflik antara polisi dan KPK dia tidak tegas bersikap," ucap Desmond.
Selanjutnya lanjut dia, terkait adanya usulan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ada yang protes. Dia suruh cabut sampai hari ini tidak dicabut. Ada apa dengan Jokowi dengan niat pemberantasan korupsi? Kan enggak jelas. Apa yang saya mau omongkan," ucap Desmond.
"Saya tidak mengharap apa-apa. Masa saya harap pada presiden yang tidak saya pilih? Saya tidak harap apa saya cuma menonton," tandasnya.
PILIHAN:
PDIP Maklumi Ketidakpuasan terhadap Kinerja Jokowi-JK
Demokrat Evaluasi Kinerja Jokowi-JK
"Selama evaluasi satu tahun penegakan hukum Jokowi-JK kalau dibilang bagus ya susah dan kalau dibilang jelek ya kamu sendirilah yang nilai," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Dalam soal penegakan hukum, Desmond mengkritisi adanya pencopotan mantan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di Mabes Polri, ketika menangani kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II.
"Ya kalau kita evaluasi penegakan hukum, kasus Pelindo kenapa kok Buwas-nya (Budi Waseso, Mantan Kabareskrim) yang out. Yang bisa meng-out-kan kabareskrim ya presiden kan. Ya ini ada apa?" ucap Desmond.
Desmond juga menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi pertarungan antara Polri dan KPK dalam kepentingan pemberantasan korupsi. Bahkan, untuk pembahasan revisi UU KPK, Jokowi dianggap buang badan.
"Kan udah tegas. Pengusulan revisi UU KPK kan pemerintah yang usul. Yang usul siapa? Kan Jokowi. Katanya dicabut nyatanya sampai hari ini tidak ada pencabutannya," ucap Desmond.
Menurutnya, di awal pemerintahan Jokowi-JK yang melibatkan KPK dalam menentukan menteri-menteri yang layak duduk di Kabinet Kerja merupakan harapan besar niat adanya pemerintahan yang bersih.
Kendati demikian, kenyataanya, Desmond melihat sikap Jokowi terhadap pemberantasan korupsi berbeda di kemudian hari. "Apa yang berbeda? Pada saat konflik antara polisi dan KPK dia tidak tegas bersikap," ucap Desmond.
Selanjutnya lanjut dia, terkait adanya usulan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ada yang protes. Dia suruh cabut sampai hari ini tidak dicabut. Ada apa dengan Jokowi dengan niat pemberantasan korupsi? Kan enggak jelas. Apa yang saya mau omongkan," ucap Desmond.
"Saya tidak mengharap apa-apa. Masa saya harap pada presiden yang tidak saya pilih? Saya tidak harap apa saya cuma menonton," tandasnya.
PILIHAN:
PDIP Maklumi Ketidakpuasan terhadap Kinerja Jokowi-JK
Demokrat Evaluasi Kinerja Jokowi-JK
(hyk)