Setahun Jokowi-JK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) besok memasuki usia satu tahun. Banyak kalangan menilai pemerintahan dengan slogan ”kerja kerja kerja” ini belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia.Banyak janji kampanyenya yang tertuang dalam Nawacita tak dilaksanakan dengan baik. Bahkan, selama 12 bulan ini pemerintahan Jokowi-JK lebih cenderung hanya berupaya untuk memuaskan ”hasrat politik” dan kepentingan partai pendukung dan para relawan. Fenomena tersebut akhirnya membuat kerja pemerintahan menjadi tidak maksimal di berbagai bidang.Misalnya, pelemahan ekonomi membuat angka kemiskinan meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada pertengahan September lalu jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 28,59 juta jiwa. Lalu, Kementerian Tenaga Kerja mencatat 43.085 pekerja diberhentikan selama 2015.Dalam bidang hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi, kebijakan Jokowi JK juga dinilai belum memuaskan. Berbagai hasil survei juga menunjukkan tren menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi hingga di bawah 50%. Waktu satu tahun memang belum bisa dipakai sebagai indikator untuk menilai keberhasilan sebuah pemerintahan.Namun, setidaknya masyarakat bisa menilai dari tren kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK selama setahun ini. Jokowi- JK dituntut mengubah gaya kepemimpinannya. Setahun ini, kita melihat Jokowi ternyata lebih banyak melakukan ”politik balas budi”. Itu bisa kita lihat pengangkatan para menteri, duta besar direksi hingga komisaris BUMN yang mayoritas berasal dari pendukung.Selainitu, kepemimpinan Jokowi juga dinilai tidak independen dan terkesan disetir partai-partai pendukung. Salah satu contohnya adalah pengusulan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi kapolri yang didukung PDIP yang akhirnya menimbulkan konflik lanjutan antara KPK dan Polri (Cicak vs Buaya jilid IV).Belum lagi kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimenangkan China, maupun rencana perpanjangan kontrak Freeport yang penuh ”misteri”. Selain itu, gaya kepemimpinan Jokowi harus pula berubah tak lagi mengedepankan pencitraan atau popularitas seperti saat kampanye.Misalnya tak perlu lagi sebagai presiden harus ikut turun menanam padi di sawah atau berjalan di hutan yang dipenuhi asap seakan ingin disebut bekerja serius. Tak perlu juga setiap keliling daerah, presiden sendiri turun tangan membagi-bagi sembako dan kartu ”sakti”. Masalahnya, banyak hal yang lebih urgen dan besar yang bisa dilakukan presiden.Lebih baik, langkah Presiden diejawantahkan untuk pembuatan kebijakan yang benar-benar memihak pada kepentingan bangsa dan negara. Saat sudah terpilih, yang harus menjadi fokus adalah seluruh masyarakat Indonesia bukan lagi hanya para pendukungnya. Membalas budi boleh-boleh saja asalkan tetap berdasarkan kemampuan dan kebutuhan.Setahun sudah berlalu, masa bulan madu dengan para partai pendukung dan para relawan harus diakhiri. Hasil yang mengecewakan di tahun pertama ini merupakan warning bagi Presiden Jokowi dan kabinetnya untuk berbenah dengan melaksanakan Nawacita. Jokowi memang sudah melakukan reshuffle kabinet.Namun jika hasilnya belum maksimal, pergantian menteri sebaiknya dilakukan lagi secepatnya. Menteri-menteri yang dinilai tidak perform harus diganti agar roda pemerintahan berjalan baik. Soliditas para menteri juga perlu dijaga agar sinergi antarkementerian berjalan optimal. Kegaduhan yang tercipta dalam kabinet selama ini harus diakhiri.Di sinilah diperlukan leadership yang tegas dari seorang presiden. Karena munculnya saling serang antarmenteri soal perpanjangan kontrak Freeport, bahkan ada menteri yang berani ”menyerang” wapres merupakan akibat karena tidak adanya ketidaktegasan seorang presiden. Jika presiden tegas, hal-hal diatas tak akan terjadi.Kritik masyarakat terhadap pemerintah seharusnya dijawab dengan kerja yang sungguh-sungguh. Tidak perlu pemerintah malah mengangkat 100 tenaga humas baru yang bergaji puluhan juta rupiah untuk mengekspos program-programnya.Jawablah kritikan masyarakat dengan benar-benar melakukan kerja nyata. Kita tunggu gebrakan pemerintah ini pada empat tahun sisa pemerintahannya ini.