JK: Pemerintah Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak
Jum'at, 09 Oktober 2015 - 16:31 WIB
JK: Pemerintah Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak
A
A
A
JAKARTA - Hasil survei Indo Barometer yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun ditanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia mengakui bahwa apa yang dikerjakan pemerintah tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak.
"Ya dalam melaksanakan pemerintah tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, bahwa ada masyarakat tidak puas itu ya hak, pasti ada," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Kendati demikian, dia melanjutkan, hasil survei Indo Barometer itu akan dijadikan masukan bagi pemerintah. "Ya kita menjadikannya itu suatu koreksi ke dalam juga, bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki," pungkasnya.
Seperti diketahui, hasil survei nasional Indo Barometer tentang kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK yang dirilis kemarin menyebutkan, 51,1% responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi.
Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Jokowi turun dari 57,5% ke 46,0% atau sekitar 11,5%.
PILIHAN:
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-JK Menurun
KPU Imbau Jajarannya Patuhi Rekomendasi Bawaslu
Fraksi PPP Belum Tentukan Sikap Soal Revisi UU KPK
"Ya dalam melaksanakan pemerintah tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, bahwa ada masyarakat tidak puas itu ya hak, pasti ada," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (9/10/2015).
Kendati demikian, dia melanjutkan, hasil survei Indo Barometer itu akan dijadikan masukan bagi pemerintah. "Ya kita menjadikannya itu suatu koreksi ke dalam juga, bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki," pungkasnya.
Seperti diketahui, hasil survei nasional Indo Barometer tentang kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK yang dirilis kemarin menyebutkan, 51,1% responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi.
Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Jokowi turun dari 57,5% ke 46,0% atau sekitar 11,5%.
PILIHAN:
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-JK Menurun
KPU Imbau Jajarannya Patuhi Rekomendasi Bawaslu
Fraksi PPP Belum Tentukan Sikap Soal Revisi UU KPK
(kri)
