Waduk Jatigede
Selasa, 01 September 2015 - 09:43 WIB
Waduk Jatigede
A
A
A
Akhirnya Waduk Jatigede berair setelah masa pembangunannya molor hingga setengah abad lamanya.
Peristiwa bersejarah itu semula akan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi orang nomor satu di negeri ini berhalangan. Spanduk penyambutan kedatangan Presiden yang terpampang di salah satu tembok proyek waduk menjadi saksi bisu.
Meski Presiden absen pada penggenangan waduk yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat itu, tetap tercatat sebagai berita besar. Mengapa? Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia dilengkapi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 2 x 55 megawatt (MW) yang digarap Sinohydro Corporation Limited sebuah perusahaan dari Tiongkok.
Pembangunan waduk memang menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Tanpa dukungan waduk yang memadai pemerintah menyadari tidak akan mampu mengejar target swasembada pangan yang dicanangkan pada 2018. Karena itu, sepanjang tahun ini pemerintah mematok untuk menghadirkan sebanyak 11 waduk dari total 24 waduk baru dalam lima tahun ke depan.
Untuk pembiayaan pembangunan waduk tersebut, pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai lebih produktif untuk mendongkrak sektor pertanian. Waduk Jatigede memiliki catatan sejarah yang panjang. Mulai digagas sejak zaman Presiden Soekarno, tepatnya pada 1963.
Tujuh tahun kemudian dilakukan pembebasan lahan, namun pembangunannya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada 2010 di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pembangunan bendungan mulai diseriusi dengan menelan dana sebesar Rp4 triliun yang berasal dari pinjaman Bank Exim China.
Sebenarnya waduk ini sudah siap digenangi sejaktahun lalu, namun area genangan terganjal pembebasan lahan. Pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar lahan sudah dibebaskan, tetapi proses pembangunan yang lambanmenyebabkan warga kembali menempati lagi lokasi waduk itu dan kembali menuntut pembayaran ganti rugi.
Lalu, pemerintah melakukan validasi ulang sebelum menggenangi waduk tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Jatigede berkapasitas tampung air 980 juta m3 dengan luas hampir mencapai 5.000 hektare. Dengan kapasitas dan luas tersebut menjadikan waduk ini terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur seluas 8.300 hektare yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat.
Waduk ini begitu penting untuk wilayah di sekitarnya karena diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan air daerah irigasi seluas 90.000 hektare. Selain itu, sebagai sumber penyediaan air baku yang akan melayani Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Indramayu dengan kapasitas sekitar 3,5 m3 per detik, dan sumber pembangkitan listrik serta berfungsi sebagai pengendali banjir untuk wilayah seluas 14.000 hektare.
Keberadaan waduk memang menjadi pertaruhan besar bagi Presiden Jokowi untuk mewujudkan swasembada pangan. Janji kepada masyarakat bahwa dalam tahun ketiga masa pemerintahannya akan menghentikan impor komoditas pangan terutama beras, jagung, dan kedelai. Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan program andalan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membentuk tim khusus untuk menggenjot produksi padi, jagung, dan kedelai.
Tim khusus itu menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dengan mengaktifkan personel Badan Pembina Desa (Babinsa) terjun ke sawah bersama petani. Pemerintah optimistis tiga komoditas pangan tersebut bisa mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun sehingga angka impor bisa ditekan serendah-rendahnya.
Mengutip kriteria Badan Pangan Dunia bahwa sebuah negara dinyatakan telah mampu berswasembada pangan apabila produksi sudah memenuhi minimal 90% kebutuhan dalam negeri atau jumlah impor tak melebihi 10% dari kebutuhan. Kita berharap, perbaikan dan pembangunan waduk baru bisa segera meningkatkan produksi pertanian sehingga janji pemerintah menjadi kenyataan.
Dan, sekadar mengingatkan agar Waduk Jatigede tidak memunculkan masalah baru, pemerintah segera menyelesaikan pembayaran dana kerahiman warga terdampak penggenangan yang belum tuntas 100%. Saat ini masih tersisa sekitar 2.600 keluarga yang belum menerima uang kerahiman dari sekitar 10.920 keluarga yang tinggal di wilayah Waduk Jatigede.
Peristiwa bersejarah itu semula akan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi orang nomor satu di negeri ini berhalangan. Spanduk penyambutan kedatangan Presiden yang terpampang di salah satu tembok proyek waduk menjadi saksi bisu.
Meski Presiden absen pada penggenangan waduk yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat itu, tetap tercatat sebagai berita besar. Mengapa? Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia dilengkapi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 2 x 55 megawatt (MW) yang digarap Sinohydro Corporation Limited sebuah perusahaan dari Tiongkok.
Pembangunan waduk memang menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Tanpa dukungan waduk yang memadai pemerintah menyadari tidak akan mampu mengejar target swasembada pangan yang dicanangkan pada 2018. Karena itu, sepanjang tahun ini pemerintah mematok untuk menghadirkan sebanyak 11 waduk dari total 24 waduk baru dalam lima tahun ke depan.
Untuk pembiayaan pembangunan waduk tersebut, pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai lebih produktif untuk mendongkrak sektor pertanian. Waduk Jatigede memiliki catatan sejarah yang panjang. Mulai digagas sejak zaman Presiden Soekarno, tepatnya pada 1963.
Tujuh tahun kemudian dilakukan pembebasan lahan, namun pembangunannya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pada 2010 di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pembangunan bendungan mulai diseriusi dengan menelan dana sebesar Rp4 triliun yang berasal dari pinjaman Bank Exim China.
Sebenarnya waduk ini sudah siap digenangi sejaktahun lalu, namun area genangan terganjal pembebasan lahan. Pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar lahan sudah dibebaskan, tetapi proses pembangunan yang lambanmenyebabkan warga kembali menempati lagi lokasi waduk itu dan kembali menuntut pembayaran ganti rugi.
Lalu, pemerintah melakukan validasi ulang sebelum menggenangi waduk tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Jatigede berkapasitas tampung air 980 juta m3 dengan luas hampir mencapai 5.000 hektare. Dengan kapasitas dan luas tersebut menjadikan waduk ini terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur seluas 8.300 hektare yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat.
Waduk ini begitu penting untuk wilayah di sekitarnya karena diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan air daerah irigasi seluas 90.000 hektare. Selain itu, sebagai sumber penyediaan air baku yang akan melayani Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Indramayu dengan kapasitas sekitar 3,5 m3 per detik, dan sumber pembangkitan listrik serta berfungsi sebagai pengendali banjir untuk wilayah seluas 14.000 hektare.
Keberadaan waduk memang menjadi pertaruhan besar bagi Presiden Jokowi untuk mewujudkan swasembada pangan. Janji kepada masyarakat bahwa dalam tahun ketiga masa pemerintahannya akan menghentikan impor komoditas pangan terutama beras, jagung, dan kedelai. Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan program andalan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membentuk tim khusus untuk menggenjot produksi padi, jagung, dan kedelai.
Tim khusus itu menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dengan mengaktifkan personel Badan Pembina Desa (Babinsa) terjun ke sawah bersama petani. Pemerintah optimistis tiga komoditas pangan tersebut bisa mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun sehingga angka impor bisa ditekan serendah-rendahnya.
Mengutip kriteria Badan Pangan Dunia bahwa sebuah negara dinyatakan telah mampu berswasembada pangan apabila produksi sudah memenuhi minimal 90% kebutuhan dalam negeri atau jumlah impor tak melebihi 10% dari kebutuhan. Kita berharap, perbaikan dan pembangunan waduk baru bisa segera meningkatkan produksi pertanian sehingga janji pemerintah menjadi kenyataan.
Dan, sekadar mengingatkan agar Waduk Jatigede tidak memunculkan masalah baru, pemerintah segera menyelesaikan pembayaran dana kerahiman warga terdampak penggenangan yang belum tuntas 100%. Saat ini masih tersisa sekitar 2.600 keluarga yang belum menerima uang kerahiman dari sekitar 10.920 keluarga yang tinggal di wilayah Waduk Jatigede.
(bhr)
