DPR Amini Rencana Jokowi Lebur Sejumlah Lembaga Negara
Kamis, 27 Agustus 2015 - 18:41 WIB
DPR Amini Rencana Jokowi Lebur Sejumlah Lembaga Negara
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengamini rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin membubarkan atau melebur sejumlah Lembaga Negara Non Struktural (LPNS).
Menurut Fahri, upaya mempertahankan lembaga-lembaga negara non struktural sama saja dengan membuang-buang anggaran negara. "Itu pemborosan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).
Dalam kesempatan itu, Fahri mengaku telah memeringatkan rekan-rekannya di parlemen untuk tidak memproduksi undang-undang yang memandatkan dibentuknya lembaga negara baru.
Bagi Fahri, dari pada membentuk lembaga negara baru yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sebaiknya fungsi kontrol DPR lebih diperkuat.
"DPR punya mandat rakyat dan punya fungsi kontrol, kita optimalkan itu," kata Fahri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengkritik praktik kerja LPNS yang acapkali mengkritik pemerintah secara berlebihan. "Sesama lembaga negara itu tidak bisa saling 'bertengkar'. Yang harus bertengkar (mengkritik) pemerintah itu DPR," kata Fahri.
PILIHAN:
Mensesneg Akui Posisi Kepala Staf Kepresidenan Jadi Incaran
KPU Minta Komisionernya Mendapat Pengawalan Khusus Polisi
Menurut Fahri, upaya mempertahankan lembaga-lembaga negara non struktural sama saja dengan membuang-buang anggaran negara. "Itu pemborosan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2015).
Dalam kesempatan itu, Fahri mengaku telah memeringatkan rekan-rekannya di parlemen untuk tidak memproduksi undang-undang yang memandatkan dibentuknya lembaga negara baru.
Bagi Fahri, dari pada membentuk lembaga negara baru yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sebaiknya fungsi kontrol DPR lebih diperkuat.
"DPR punya mandat rakyat dan punya fungsi kontrol, kita optimalkan itu," kata Fahri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengkritik praktik kerja LPNS yang acapkali mengkritik pemerintah secara berlebihan. "Sesama lembaga negara itu tidak bisa saling 'bertengkar'. Yang harus bertengkar (mengkritik) pemerintah itu DPR," kata Fahri.
PILIHAN:
Mensesneg Akui Posisi Kepala Staf Kepresidenan Jadi Incaran
KPU Minta Komisionernya Mendapat Pengawalan Khusus Polisi
(kri)
