Jangan Buru-buru Anggarkan Proyek DPR, Tunggu Kajian Pemerintah
Rabu, 26 Agustus 2015 - 15:58 WIB
Jangan Buru-buru Anggarkan Proyek DPR, Tunggu Kajian Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Para pemimpin dan anggota DPR diminta tidak terburu-buru menganggarkan tujuh proyek pembangunan kompleks DPR dalam APBN 2016. Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu harus menjadi pertimbangan dalam proyek pembangunan tersebut.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demkrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan, tidak ada yang salah dengan proyek tersebut. Namun lebih baik proyek tersebut dimulai ketika kondisi perekonomian Indonesia telah stabil.
Menurutnya harus ada skala prioritas saat pemerintah mengeluarkan anggarannya. "Yang perlu menjadi prioritas saat ini bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja di daerah, terkait perlindungan sosial untuk 6 juta warga miskin," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Fraksi Nasdem sendiri akan menunggu kajian pemerintah terkait proyek DPR tersebut. "Apakah itu bisa dibiayai sekarang, dengan kondisi ekonomi negara saat ini," ujarnya.
Anggota Komisi XI itu menjelaskan, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang berada di posisi riskan. Nilai tukar rupiah capai Rp14.054 per USD, dengan inflasi mencapai 7,6 persen pada bulan Juli lalu.
Maka itu dia meminta agar baik pemimpin maupun anggota DPR sabar menunggu putusan pemerintah. "Kelenturan fiskal juga menjadi pekerjaan berat untuk dipenuhi, pemerintah sedang mengkaji kembali," tandas Johnny.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demkrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan, tidak ada yang salah dengan proyek tersebut. Namun lebih baik proyek tersebut dimulai ketika kondisi perekonomian Indonesia telah stabil.
Menurutnya harus ada skala prioritas saat pemerintah mengeluarkan anggarannya. "Yang perlu menjadi prioritas saat ini bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja di daerah, terkait perlindungan sosial untuk 6 juta warga miskin," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Fraksi Nasdem sendiri akan menunggu kajian pemerintah terkait proyek DPR tersebut. "Apakah itu bisa dibiayai sekarang, dengan kondisi ekonomi negara saat ini," ujarnya.
Anggota Komisi XI itu menjelaskan, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang berada di posisi riskan. Nilai tukar rupiah capai Rp14.054 per USD, dengan inflasi mencapai 7,6 persen pada bulan Juli lalu.
Maka itu dia meminta agar baik pemimpin maupun anggota DPR sabar menunggu putusan pemerintah. "Kelenturan fiskal juga menjadi pekerjaan berat untuk dipenuhi, pemerintah sedang mengkaji kembali," tandas Johnny.
(hyk)
