Pola Koordinasi Kabinet Kerja

Rabu, 19 Agustus 2015 - 09:57 WIB
Pola Koordinasi Kabinet Kerja
Pola Koordinasi Kabinet Kerja
A A A
Belum genap seminggu reshuffle Kabinet Kerja dilakukan Presiden Joko Widodo, keramaian yang ditimbulkan sudah luar biasa.

Padahal hanya lima menteri baru dan satu menteri yang dirotasi, tetapi kegaduhan dari formasi baru ini sangat luar biasa. Satu menteri yang paling menarik perhatian publik tentunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Baru sehari menjabat saja Rizal langsung menghantam corporate strategy Garuda Indonesia dalam rencana pembelian pesawat jarak jauh.

Dia beralasan tahu benar mengenai industri penerbangan yang digeluti Garuda Indonesia karena pernah membidani restrukturisasi Garuda Indonesia yang terbelit utang sewaktu menjabat sebagai menteri keuangan serta menteri koordinator bidang perekonomian pada kabinet yang dinakhodai Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tak ayal Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rini Soemarno meradang, mengkritik menteri lain yang merecoki Garuda Indonesia.

Dalam masalah ini Rizal Ramli terlihat biasa-biasa saja. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa bahkan menyampaikan kepada publik bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal Ramli atas perilakunya yang mengkritik pemerintah secara terbuka, sementara dirinya anggota Kabinet Kerja. Namun, sayang, hal demikian belum mempan terhadap tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengamat yang sangat nyaring suaranya itu.

Yang paling baru, tak tanggung-tanggung Rizal Ramli langsung bersitegang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Rizal mengkritik habis-habisan proyek prestisius pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Bahkan Rizal Ramli mengatakan itu adalah proyek JK.

Wapres JK pun bak kebakaran jenggot. JK berkomentar keras dengan mengatakan, ”Menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang.” Lucunya, Rizal Ramli bahkan mengajak JK debat terbuka mengenai proyek elektrifikasi ini.

Bisa dibayangkan akan seperti apa jadinya jika seorang wakil presiden dan menteri koordinator dalam satu kabinet berdebat di publik atas suatu kebijakan. Perdebatan tentu diperlukan, tetapi harusnya perdebatan sudah selesai di rapat kabinet. Publik tentu bertanya-tanya kenapa Rizal Ramli sevokal itu. Buat apa sang menteri baru sibuk mengkritik orang lain, sementara dirinya sendiri belum menunjukkan kerjanya.

Terlebih dia pun belum genap seminggu masuk ke ring satu Istana. Apa kira-kira misi yang diusung Rizal Ramli dengan membuka front dengan sesama rekannya di kabinet? Tentu masalah yang ditimbulkan Rizal Ramli ini adalah kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Kita perlu menteri yang benar-benar mengerjakan tugas masing-masing. Namun tentu bukan hanya kerja seperti robot, harus juga punya visi yang jelas.

Mereka juga harus saling berkoordinasi dengan sesama anggota kabinet. Kita juga jadi bertanya-tanya, bagaimana pola Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya. Idealnya, seorang presiden saat memilih menterinya akan mempertimbangkan segala aspek terkait pribadi sang calon menteri. Presiden tentunya mempertimbangkan dari segi kemampuan hingga perilaku.

Menteri itu bukan hanya masalah pintar saja, tetapi juga kemampuan bekerja dalam tim dan masalah integritas. Presiden tentu jangan sampai memilih seseorang yang akan menjadi loose cannon yang akan mendistraksi konsentrasi kabinetnya. Sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan membereskan anak buahnya yang sedang bertengkar.

Publik sudah kesusahan dihantam berbagai problem, terlalu penat jika harus melihat para pejabat negara sibuk bertengkar, alih-alih bekerja.
(bhr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4540 seconds (0.1#10.140)