Prospek Kabinet Pasca-Reshuffle

M ALFAN ALFIAN
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional,
Jakarta

Reshuffle atau perombakan kabinet tak terelakkan. Presiden Jokowi telah mengumumkannya reshuffle terbatas, Rabu (12/8/2015).

Mereka yang diangkat sebagai menteri-menteri baru ialah Darmin Nasution (menko perekonomian), RizalRamli(menko kemaritiman), Pramono Anung (menteri seskab), Sofyan Djalil (kepala Bappenas), Luhut Binsar Panjaitan (menko polhukam), dan Thomas Lembong (mendag).

Dengan demikian selesailah wacana reshuffle , dan kini beralih ke hal-ikhwal prospeknya ke depan. Apakah reshuffle mampu secara efektif menjawab kompleksitas tantangan ke depan? Dari sosok-sosok yang dihadirkan dalam pos-pos strategis pasca-reshuffle, tampak jelas bahwa fokusnya bidang ekonomi.

Ini dapat dipahami mengingat kondisi ekonomi Indonesia dewasa ini memburuk dan perlu respons dengan cepat dan tepat oleh pemerintah. Maka, secara khusus, kabinet ke depan diharapkan dapat bekerja lebih efektif dalam menjawab masalah-masalah ekonomi.

Apabila dikembalikan ke hakikat reshuffle, ia merupakan ikhtiar untuk peningkatan kinerja kabinet yang diharapkan berdampak pada mencuatnya harapan dan kegairahan baru semua segmen masyarakat yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang lebih progresif dan terfokus.

Di atas semua itu, hakikat reshuffle ialah memulihkan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan pasar (market). Maka wajar apabila publik dan pasar akan segera membaca bagaimana reshuffle kabinet kali ini, apakah menumbuhkan harapan yang kuat, sedang atau biasa-biasa saja.

Bagi publik, reshuffle terbatas ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan, karena sesungguhnya di luar kementerian ekonomi terdapat menteri-menteri yang belum optimal kinerjanya. Selama ini banyak yang berharap, Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet yang bersifat komprehensif, sehingga ia tidak sekadar bersifat terbatas, melainkan luas.

Dengan melakukan reshuffle secara ”komprehensif”, kabinet akan benarbenar segar (fresh ) di mana ia akan mengawali kembali wajah dan harapan baru. Tetapi, toh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan suatu reshuffle yang, agaknya tetap dipertimbangkan konteks keseimbangan politik partai-partai pendukungnya.

Karena itu, sebagaimana pasar, publik punya harapan besar bagaimana ke depan tim ekonomi Jokowi mampu menjawab sejumlah tantangan nyata. Karena itulah harapan besar itu melekat pada Menteri Darmin Nasution, Rizal Ramli, Sofyan Djalil dan Thomas Lembong. Mereka melengkapi tim ekonomi kabinet.

Tugas utama Menteri Darmin ialah bagaimana ia mampu mengoordinasikan tim ekonomi Jokowi secara efektif. Artinya, bagaimana kebijakan ekonomi bergerak sinergis, di mana para menteri terkait tidak jalan sendiri-sendiri. Ikhtiar sinergitas menteri-menteri bidang ekonomi dan lembagalembaga terkait, bukan pekerjaan mudah.

Merujuk pengalaman, perlu sosok senior yang berwibawa. Kehadiran Darmin, di mana ia sudah dikenal reputasi dan kiprah sebelumnya, merupakan pilihan yang tidak sepenuhnya salah. Kendatipun demikian, tidak berarti Darmin identik dengan ”manusia super” dalam hal ini, mengingat masalah ekonomi sudah demikian kompleksnya.

Publik dan pasar juga menunggu kiprah Rizal Ramli, sosok yang selama ini dikenal kritis. Ia pernah punya reputasi di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid tempo dulu sebagai menko perekonomian. Kini ia menjadi menko kemaritiman, suatu nomenklatur kementerian yang penuh dengan peluang dan tantangan. Jelas bahwa kemaritiman telah menjadi isu arus utama dalam pemerintahan Jokowi.

Selama ini, Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah dikenal sebagai menteri fenomenal dengan gebrakan-gebrakannya. Rizal, dalam hal ini, punya tugas untuk menyelaraskan dan memantapkan lagi ikhtiar ke arah pencapaian visi maritim pemerintahan Jokowi.

Di sisi lain, Thomas Lembong sebagai menteri perdagangan punya tugas tak ringan. Sebagai ”pendatang baru”, ia akan segera dihadapkan pada kebijakan perdagangan yang terkait langsung dengan kondisi pasar dan masyarakat. Ia tidak hanya dituntut untuk segera bisa mengatasi langkanya daging sapi di pasar, tetapi juga yang lain. Intinya tetap pada kebijakan yang tepat, selain harus mengatasi pula mafia perdagangan yang kompleks di negeri ini.

Di sisi lain pula, Sofyan Djalil sebagai kepala Bappenas, dituntut untuk meningkatkan kewibawaan dan fungsionalitas lembaga penting ini. Karena terkait dengan konteks kepercayaan publik dan pasar, yang pertama-tama perlu dicek dalam waktu, paling lama satu semester ke depan pascapengumuman reshuffle ini ialah kinerja dan respons balik terhadapnya. ***

Di luar fokus peningkatan kinerja ekonomi, dalam konteks stabilitas politik, pascareshuffle kabinet diperkirakan sudah tidak lagi dihadapkan pada guncangan-guncangan yang kontraproduktif. Kita tahu, reshuffle nyatanya tidak melibatkan partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Dalam hal ini, kecuali Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang kehilangan satu pos kementerian (menko polhukam) dan PDIP yang bertambah satu pos kementerian (menseskab), menteri-menteri dari partai-partai KIH lainnya (PKB dan Partai Hanura) ”selamat” dari reshuffle.

Maka pola kepolitikan secara umum, masih tetap sama dengan pascapilpres, di mana partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) tidak punya irisan dengan KIH dalam pemerintahan. Apa konsekuensi dari hal sedemikian? Pasca-reshuffle, pemerintah sesungguhnya tengah bertaruh pada kinerja kabinetnya.

Apabila kondisi ekonomi semakin memburuk, setidaknya dilihat dari salah satu indikatornya yakni anjloknya nilai tukar rupiah, maka hal demikian akan memicu penguatan ”politik oposisi”, dalam hal ini KMP. Tak hanya itu, elemen-elemen pendukung pemerintah, bisa jadi tidak bisa lagi sesolid sebelumnya.

Karena itu, kendatipun reshuffle itu sendiri mencerminkan adanya rekonsolidasi pemerintahan, tetapi bukan berarti bahwa tantangan pemerintah semakin ringan. Tetap saja pemerintah segenap perangkat kabinetnya akan bertaruh dan bertarung sekuat tenaga dalam mengatasi rintangan- rintangan, sekaligus bergerak cepat dalam mengatasi semua masalah penting.

Tentu masalah ekonomi membutuhkan penyelesaian tak hanya mereka yang ada di ranah kebijakan ekonomi, tetapi juga politik, hukum dan keamanan, serta yang lain. Kita tahu bahwa memburuknya kondisi ekonomi, apabila tak mampu diatasi cepat dantepatmakaia akanmerembet ke meningkatnya masalahmasalah sosial, politik, dan keamanan.

Karena itu, dalam hal ini tugas Menteri Luhut Binsar Panjaitan tidaklah ringan, di tengah tidak populernya ”pendekatan keamanan” tetapi perlunya diprioritaskan ”pendekatan kesejahteraan”. Jadi, masalah ekonomi dan nonekonomi tetap akan menjadi hal yang saling berkaitan. Bagi publik luas, lagi-lagi, tentu saja dampak dari kebijakan dan kinerja kabinet pemerintahan itulah yang akan dirasakan.

Mereka akan terus menilai, apakah pasca-reshuffle pemerintah masih layak memperoleh apresiasi lebih atau sebaliknya. Di atas semua itu, tentu saja saya berharap, kabinet pasca-reshuffle akan bisa bekerja lebih baik dan efektif dalam kinerjanya. Selamat bekerja!