Jatah Kursi Nasdem Berkurang, Ini Komentar Surya Paloh
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengaku tak masalah jatah partainya di Kabinet Kerja kini berkurang pasca reshuffle kabinet.
"Apa masalahnya bagi Nasdem, tak ada masalah," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Menurut dia, reshuffle kabinet bukan persoalan jatah. Melainkan untuk kepentingan kinerja kabinet agar bisa lebih baik lagi.
"Dan presiden tentunya punya hak prerogatif untuk melakukan perubahan, kalau memang masalahnya ada menteri yang representasi dari Nasdem, ya bagus saja, enggak ada masalah," ungkapnya.
Seperti diketahui, salah satu menteri yang direshuffle adalah Politikus Partai Nasdem Tedjo Edhy Purdijatno yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam. Jabatan itu kini diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Alhasil, kini jatah kursi Partai Nasdem di Kabinet Kerja berkurang satu. Sementara beberapa pejabat asal Partai Nasdem yang tidak di-reshuffle adalah Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.
Paloh menuturkan, keputusan Jokowi dalam melakukan reshuffle ini harus dipahami bahwa hal itu hak prerogatif presiden. "Baik itu yang direposisi, baik itu yang barangkali ditinggalkan," ungkapnya.
Dia pun mengaku mendukung penuh keputusan Jokowi melakukan reshuffle. Walaupun Tedjo menjadi salah satu pejabat yang harus direshuffle.
"Amat sangat, kenapa enggak. Kita kan tujuannya membuat pemerintahan yang kuat, output kinerja yang baik. Nah ketika ada anggota Kabinet Kerja yang perlu di reposisi, kita tentu hargai sekali," katanya.
Dia pun yakin Tedjo bisa menerima keputusan reshuffle tersebut. "Pak Tedjo barangkali sebagai sahabat sebagai pekerja yang ulet memahami, dia bisa berada dan memberikan pengabdian di mana saja, tak harus jadi anggota Kabinet Kerja, saya yakin," pungkasnya.
PILIHAN:
Reshuffle, Andi Widjajanto Akui Mendadak Diberitahu Jokowi
Menteri yang Dilantik Tak Tersentuh KPK
"Apa masalahnya bagi Nasdem, tak ada masalah," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Menurut dia, reshuffle kabinet bukan persoalan jatah. Melainkan untuk kepentingan kinerja kabinet agar bisa lebih baik lagi.
"Dan presiden tentunya punya hak prerogatif untuk melakukan perubahan, kalau memang masalahnya ada menteri yang representasi dari Nasdem, ya bagus saja, enggak ada masalah," ungkapnya.
Seperti diketahui, salah satu menteri yang direshuffle adalah Politikus Partai Nasdem Tedjo Edhy Purdijatno yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam. Jabatan itu kini diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Alhasil, kini jatah kursi Partai Nasdem di Kabinet Kerja berkurang satu. Sementara beberapa pejabat asal Partai Nasdem yang tidak di-reshuffle adalah Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.
Paloh menuturkan, keputusan Jokowi dalam melakukan reshuffle ini harus dipahami bahwa hal itu hak prerogatif presiden. "Baik itu yang direposisi, baik itu yang barangkali ditinggalkan," ungkapnya.
Dia pun mengaku mendukung penuh keputusan Jokowi melakukan reshuffle. Walaupun Tedjo menjadi salah satu pejabat yang harus direshuffle.
"Amat sangat, kenapa enggak. Kita kan tujuannya membuat pemerintahan yang kuat, output kinerja yang baik. Nah ketika ada anggota Kabinet Kerja yang perlu di reposisi, kita tentu hargai sekali," katanya.
Dia pun yakin Tedjo bisa menerima keputusan reshuffle tersebut. "Pak Tedjo barangkali sebagai sahabat sebagai pekerja yang ulet memahami, dia bisa berada dan memberikan pengabdian di mana saja, tak harus jadi anggota Kabinet Kerja, saya yakin," pungkasnya.
PILIHAN:
Reshuffle, Andi Widjajanto Akui Mendadak Diberitahu Jokowi
Menteri yang Dilantik Tak Tersentuh KPK
(kri)