Tak Diundang di Silaturahmi Ramadan, Nasdem Enggan Berspekulasi Terkait Reshuffle

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengakui tidak diundang dalam acara Silaturahmi Ramadan bersama Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN). Nasdem menegaskan tidak mau berspekulasi pertemuan tersebut dengan rencana reshuffle kabinet.

"Siaran pers Zulhas sudah terbit katanya PAN yang jadi hostnya. Jadi ya terserah PAN siapa yang mau diundang," ujar Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim, Minggu (2/4/2023).

Seperti diketahui, dalam kegiatan Silahturahmi Ramadan tersebut ketum partai politik yang akan hadir yakni Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, kemudian lima Ketum partai politik parlemen pendukung pemerintahan.



Mereka adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, serta Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.



Hermawi menyebutkan tidak ingin berspekulasi terkait hal tersebut sebagai simbol atau pertanda pelaksanaan reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Jawaban standar Jokowi kan setiap ditanya dijawab seperti itu," kata Hermawi.

Sebagaimana diketahui setidaknya sudah ada tiga koalisi dari 9 partai politik (parpol) parlemen Senayan DPR yang sudah terbentuk sejak 2022 lalu jelang 2024.

Koalisi pertama yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) beranggotakan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Koalisi kedua yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya beranggotakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian koalisi ketiga yakni Koalisi Perubahan yang memiliki anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedangkan partai politik parlemen yang belum menentukan arah koalisi yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun demikian PDIP diketahui memiliki hak untuk mengusung Capres-Cawapres sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain karena memperoleh Presidential Threshold 20 persen.