Jokowi Perintahkan Menkes dan Kepala BPJS Temui MUI
Jum'at, 31 Juli 2015 - 15:22 WIB
Jokowi Perintahkan Menkes dan Kepala BPJS Temui MUI
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris untuk berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pertemuan itu dinilai penting menyikapi munculnya fatwa MUI yang menyebut sistem BPJS Kesehatan haram.
"Segera mungkin, MUI minta dialognya minggu depan. Kami tunggu dialog ketiga pihak," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Jokowi menjelaskan, Menkes dan Kepala BPJS Kesehatan telah meminta konfirmasi MUI pada dua hari lalu.
"Antara BPJS, Bu Nila sudah melakukan pertemuan ini. Akan dilakukan dialog lebih lanjut minggu depan, setelah selesai Muktamar NU dan Muhammadiyah, kita masih menunggu dialog," tuturnya.
Menurut dia, Menkes dan Kepala BPJS Kesehatan akan melaporkan ke Presiden Jokowi tentang hasil dialog dengan MUI.
"Akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu," katanya.
PILIHAN:
Sidang Praperadilan Dahlan Iskan, Saksi Ungkap Temuan BPKP
Pertemuan itu dinilai penting menyikapi munculnya fatwa MUI yang menyebut sistem BPJS Kesehatan haram.
"Segera mungkin, MUI minta dialognya minggu depan. Kami tunggu dialog ketiga pihak," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).
Jokowi menjelaskan, Menkes dan Kepala BPJS Kesehatan telah meminta konfirmasi MUI pada dua hari lalu.
"Antara BPJS, Bu Nila sudah melakukan pertemuan ini. Akan dilakukan dialog lebih lanjut minggu depan, setelah selesai Muktamar NU dan Muhammadiyah, kita masih menunggu dialog," tuturnya.
Menurut dia, Menkes dan Kepala BPJS Kesehatan akan melaporkan ke Presiden Jokowi tentang hasil dialog dengan MUI.
"Akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu," katanya.
PILIHAN:
Sidang Praperadilan Dahlan Iskan, Saksi Ungkap Temuan BPKP
(dam)
