Golkar Lebih Berpeluang Ikut Pilkada Ketimbang PPP
Rabu, 15 Juli 2015 - 17:05 WIB
Golkar Lebih Berpeluang Ikut Pilkada Ketimbang PPP
A
A
A
JAKARTA - Diantara dua partai politik (parpol) yang tengah bersengketa, Partai Golkar dinilai lebih berpeluang untuk mengikuti pilkada serentak 2015 ketimbang PPP.
Pasalnya, Partai Golkar telah membuat konsensus bersama terkait pencalonan, sementara dua kubu di PPP belum pernah sekalipun bertemu untuk membuat konsensus bersama.
"Kalau menurut saya Partai Golkar lebih berpeluang ikut pilkada dibanding PPP, karena Partai Golkar sudah maju dalam proses penentuan pasangan calon" kata Peneliti Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez saat dihubungi SINDO di Jakarta, Rabu (15/7/2015).
Arya menjelaskan, dalam rapat konsultasi antara DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sudah ada kesepakatan terkait solusi atas dua parpol yang tengah bersengketa tersebut.
"KPU akan menerima kalau tidak ada perbedaan calon (dari dua kubu parpol bersengketa)," jelasnya.
Arya menilai, langkah Partai Golkar sudah cukup baik karena pencalonan pilkada ditentukan oleh dua kubu yakni Partai Golkar pimpinan Agung Laksono (Kubu Agung) dan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Kubu Ical). Suatu langkah yang baik karena kedua kubu Partai Golkar tak lagi melihat hasil putusan PT TUN.
"Paling kalau Golkar deadlock, itu hanya terjadi dalam pencalonan di beberapa daerah saja," ujar Arya.
Sementara PPP, lanjut Arya, belum tampak adanya keinginan untuk duduk bersama guna membicarakan siapa yang akan diusung dalam pilkada. Kalau tidak ada ada konsensus pilkada antara dua kubu di PPP, maka PPP tidak bisa mencalonkan.
Oleh karena itu, Arya menegaskan, seberapa besar peluang partai bersengketa ini bisa ikut dalam pilkada bergantung pada konsensus di internal masing-masing parpol. Sejauh mana para elite di dua kubu berpikir tentang kepentingan partai secara lebih luas.
"Jadi, seberapa besar partai ikut pilkada bergantung konsensus di dua parpol," tandasnya.
PILIHAN:
Golkar Agung Gembira Diajak Koalisi Partai KIH di Pilkada
OC Kaligis Bantah Perintahkan Anak Buahnya Beri Hakim PTUN THR
Pasalnya, Partai Golkar telah membuat konsensus bersama terkait pencalonan, sementara dua kubu di PPP belum pernah sekalipun bertemu untuk membuat konsensus bersama.
"Kalau menurut saya Partai Golkar lebih berpeluang ikut pilkada dibanding PPP, karena Partai Golkar sudah maju dalam proses penentuan pasangan calon" kata Peneliti Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez saat dihubungi SINDO di Jakarta, Rabu (15/7/2015).
Arya menjelaskan, dalam rapat konsultasi antara DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sudah ada kesepakatan terkait solusi atas dua parpol yang tengah bersengketa tersebut.
"KPU akan menerima kalau tidak ada perbedaan calon (dari dua kubu parpol bersengketa)," jelasnya.
Arya menilai, langkah Partai Golkar sudah cukup baik karena pencalonan pilkada ditentukan oleh dua kubu yakni Partai Golkar pimpinan Agung Laksono (Kubu Agung) dan Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Kubu Ical). Suatu langkah yang baik karena kedua kubu Partai Golkar tak lagi melihat hasil putusan PT TUN.
"Paling kalau Golkar deadlock, itu hanya terjadi dalam pencalonan di beberapa daerah saja," ujar Arya.
Sementara PPP, lanjut Arya, belum tampak adanya keinginan untuk duduk bersama guna membicarakan siapa yang akan diusung dalam pilkada. Kalau tidak ada ada konsensus pilkada antara dua kubu di PPP, maka PPP tidak bisa mencalonkan.
Oleh karena itu, Arya menegaskan, seberapa besar peluang partai bersengketa ini bisa ikut dalam pilkada bergantung pada konsensus di internal masing-masing parpol. Sejauh mana para elite di dua kubu berpikir tentang kepentingan partai secara lebih luas.
"Jadi, seberapa besar partai ikut pilkada bergantung konsensus di dua parpol," tandasnya.
PILIHAN:
Golkar Agung Gembira Diajak Koalisi Partai KIH di Pilkada
OC Kaligis Bantah Perintahkan Anak Buahnya Beri Hakim PTUN THR
(kri)
