Bentrokan Antar aparat

Senin, 13 Juli 2015 - 09:50 WIB
Bentrokan Antar aparat
Bentrokan Antar aparat
A A A
Bentrokan antaraparat keamanan masih saja terjadi di negara ini. Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan kita semua. Tentu masyarakat bertanya-tanya bagaimana mungkin para aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban masyarakat malah justru terlibat konflik sendiri dengan aparat keamanan lain.

Kejadian tersebut selain kontraproduktif bagi keberadaan aparat itu sendiri juga sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi konflik antara oknum Polri dan TNI ini bukan hanya kali ini terjadi. Kita tahu, sudah banyak yang dilakukan pemerintah maupun para pimpinan TNI-Polri untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Namun pada kenyataannya bentrokan antaroknum aparat keamanan masih saja terjadi. Satu bukti konkret adalah aksi kekerasan ke Mako Brimob Polda Jawa Tengah pada Minggu dini hari kemarin. Ratusan orang yang diduga TNI menyerbu Mako Brimob yang berada di Semarang tersebut. Untungnya, keributan itu tidak meluas sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa dalam insiden tersebut.

Meski begitu, insiden yang memalukan tersebut telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga yang berada di sekitar lokasi. Solusi yang selama ini ditawarkan ternyata tidak efektif karena dinilai tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya, yaitu apa yang terjadi di balik bentrokan antaraparat tersebut.

Itu seharusnya yang perlu digali lebih mendalam baik secara sosiologis maupun psikologis aparat di lapangan. Hal itu penting karena bisa menjadi pijakan menyeluruh bagi penyelesaian masalah ini. Untuk lebih memahami bentrokan antaraparat TNI-Polri tersebut kita harus mengetahui penyebabnya secara luas. Secara umum, dari berbagai hasil analisis, konflik antardua institusi ini dipicu beberapa faktor.

Misalnya karena adanya rasa cemburu dan saling curiga antaraparat. Tidak adanya rasa saling percaya antaraparat inilah sangat mudah memicu konflik di lapangan. Kedua adalah masih kurangnya kesejahteraan prajurit baik TNI maupun Polri. Kurangnya kesejahteraan tersebut bisa menjadi pemicu mudahnya prajurit untuk bertindak melanggar hukum.

Faktor lainnya adalah adanya jiwa korsa yang berlebihan. Rasa setia kawan kepada angkatan membuat prajurit lain gelap mata untuk membantu temannya meski yang dilakukannya melanggar hukum. Masih banyak faktor lain seperti rebutan lahan ekonomi. Para pimpinan Polri dan TNI harus duduk bersama membahas masalah ini lebih serius lagi. Butuh penanganan komprehensif dan berkesinambungan agar kasus serupa tidak lagi terdengar di masa yang akan datang.

Sanksi tegas bagi yang melanggar wajib dilakukan. Para pimpinan harus menanamkan persatuan dan kesatuan serta pentingnya bekerja sama dengan lembaga aparat lain untuk memberikan rasa aman dan keutuhan bangsa ini. Yang tak kalah penting adalah pemerintah juga harus lebih serius lagi memperhatikan nasib para prajurit.

Meningkatkan kesejahteraan prajurit adalah suatu keniscayaan dan tak bisa dihindari lagi. Karena negara akan kuat jika didukung oleh aparat yang cerdas dan sejahtera. Jangan sampai prajurit tidak fokus menjaga negara karena mereka harus mencari tambahan untuk menghidupi keluarganya.

Sebaliknya, saat ini sudah waktunya para aparat harus kembali merenung kembali terkait fungsi dan tugasnya. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya, seharusnya memberikan rasa aman justru menyebarkan ketakutan di masyarakat atau malah saling bentrok sendiri-sendiri.

Ingat bahwa para aparat keamanan beserta seluruh perangkatnya, mulai dari gaji, senjata hingga peluru merupakan hasil pajak dari rakyat sehingga sangat tidak bijaksana jika para aparat keamanan digaji oleh uang rakyat tersebut malah bertindak kontraproduktif yang merugikan rakyat. Gunakan jiwa korsa untuk hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara. Karena itu, perlu penyelesaian secara menyeluruh bentrokan antaraparat secepatnya.

Sebab, kalau dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan sangat serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Semoga masalah ini menjadi perhatian kita bersama.
(bhr)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0791 seconds (0.1#10.140)