Pengaruh Sistem Pembayaran Kesehatan Masyarakat

Sistem pembayaran memainkanperanyangsangat penting bagi program kesehatan masyarakat. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dalam mendukung kesehatan masyarakat.

Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.

Menurut profesor Winslow dari Universitas Yale (Leavel and Clark 1958), kesehatan masyarakat adalah seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisasi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosis dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.

Ikatan Dokter Amerika, AMA, (1948) mendefinisikan kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. ***

Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi yaitu rawat inap (inpatient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment). Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun perusahaan asuransi umum.

Di Indonesia PT BPJS Kesehatan merupakan perusahaan asuransi sosial yang menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya. Saat masih bernama PT Askes Indonesia yang mendapatkan manfaat utamanya adalah para pegawai negeri baik sipil maupun nonsipil. Anakanak mereka juga dijamin sampai usia 21 tahun. Para pensiunan beserta istri ataupun suami juga dijamin seumur hidup.

Di luar golongan tersebut pemerintah juga menyediakan program asuransi kesehatan kepada warga berpenghasilan rendah, kini disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Di samping program itu yang dibiayai oleh APBN, sejumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota juga punya program serupa yaitu Jamkesda dan Jamkesos antara lain di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2002, Jembrana sejak 2003, di DIY sejak 2003, dan Provinsi Sumatera Selatan, di sana disebut Jamsoskes, sejak awal Januari 2009 walaupun pada awal Maret 2010 pemerintah pusat mengkaji kemungkinan melarang pembiayaan asuransi kesehatan lewat APBD.

Implikasinya program kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pembayaran pemerintah. Pemerintah, terlepas dari tahap pembangunan ekonomi negara mereka, melakukan pembayaran dan mengumpulkan pembayaran dari individu dan bisnis. Sumber daya finansial juga ditransfer di antara berbagai lembaga pemerintah.

Aliran ini mencakup berbagai sektor ekonomi dan kegiatan. Dalam kebanyakan kasus jumlah keseluruhan dari arus tersebut sangatlah signifikan misalnya dalam produk domestik bruto (PDB). Perbaikan pada program pembayaran pemerintah yang mengarah ke tingkat efisiensi, keamanan, dan transparansi yang lebih tinggi dapat memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, karena skala dan sifat mereka, program pembayaran pemerintah juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengejar tujuan kebijakan publik lainnya seperti modernisasi sistem pembayaran nasional atau untuk mempromosikan inklusi keuangan untuk segmen populasi tertentu. ***

Meskipun program pembayaran pemerintah relatif penting, tidak ada kumpulan referensi yang sistematis untuk membimbing pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menilai tantangan yang berkaitan dengan pembangunan yang efektif dan operasi harian dari program pembiayaan kesehatan masyarakat ini.

Bank Dunia dengan dukungan dari anggota IAG telah menetapkan tujuan kebijakan publik berikut yang berhubungan dengan program-program pembayaran pemerintah: ”Pembayaran dan pemungutan dibuat sebagai bagian dari program pembayaran pemerintah yang ada atau baru yang seharusnya mendukung pengelolaan sumber daya keuangan publik yang baik, efisien, dan transparan.

Dengan demikian, program pembayaran pemerintah harus aman, andal, dan hemat biaya. Selain itu, upaya untuk memodernisasi program pembayaran pemerintah juga harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sistem pembayaran nasional yang lebih luas dan untuk mempromosikan inklusi keuangan”.

Konsekuensinya, program pembiayaan kesehatan masyarakat bukan hanya memperbaiki kesehatan masyarakat, efisiensi anggaran pemerintah, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dalam perekonomian Indonesia. Seperti kata pepatah, sekali dayung tiga pulau terlewati.

Achmad Deni Daruri
President Director Center for Banking Crisis