Minta Tambah Jatah Menteri, Citra PDIP Bisa Terpuruk
Minggu, 28 Juni 2015 - 14:30 WIB
Minta Tambah Jatah Menteri, Citra PDIP Bisa Terpuruk
A
A
A
JAKARTA - Isu mengenai keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menambah jatah kursi menteri dipandang negatif. Apabila dibiarkan, isu tersebut dinilai akan merusak citra partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
"Soal PDIP minta jatah menteri jelas pesan yang ditangkap publik adalah pesan negatif," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (28/6/2015).
Pangi menyarankan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk lebih mengontrol kader-kadernya agar tidak melontarkan pernyataan di luar garis kebijakan partai.
Menurut dia, hal tersebut dapat merusak citra partai atau meruntuhkan institusi PDIP di mata publik. "Tetap bisa melongsorkan trust building PDIP," ujar peneliti dari IndoStrategi ini.
Pangi mengakui tidak ada larangan bagi kader dan pengurus PDIP menginginkan agar Presiden Joko Widodo menambah jatan menteri. Namun, kata dia, secara etika publik tidak elok karena seolah PDIP mengemis jabatan kepada Jokowi.
"Jangan sampai PDIP krisis kewibawaan di mata publik," ucap Pangi.
Pangi tidak menampik adanya pandangan PDIP merupakan partai yang berkontribusi nyata mengantarkan duet Jokowi-Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Kendati begitu, PDIP maupun partai pengusung lain tidak berhak memaksakan kehendak. Pasalnya penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Seperti pemberitaan yang beredar di sejumlah media sebelumnya, politikus PDIP Ahmad Basarah mengharapkan Jokowi menambah jatah menteri dari PDIP. Penambahan itu untuk memperkuat dukungan politik guna meningkatkan kinerja pemerintah.
Sebelumnya, politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan tidak ada kebijakan PDIP meminta tambah jatah menteri. Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu menolak partainya disebut menekan Presiden Jokowi agar menambah jatah menteri.
"Saya yang pernah menjadi pengurus partai tidak pernah mendengar ada kebijakan partai untuk (meminta jatah) itu," ujar Tjahjo usai menyambangi Redaksi SINDO di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
PILIHAN :
Tjahjo Tegaskan PDIP Tidak Pernah Minta Tambah Menteri
PKB Nilai Hak PDIP Minta Tambah Menteri
"Soal PDIP minta jatah menteri jelas pesan yang ditangkap publik adalah pesan negatif," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (28/6/2015).
Pangi menyarankan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk lebih mengontrol kader-kadernya agar tidak melontarkan pernyataan di luar garis kebijakan partai.
Menurut dia, hal tersebut dapat merusak citra partai atau meruntuhkan institusi PDIP di mata publik. "Tetap bisa melongsorkan trust building PDIP," ujar peneliti dari IndoStrategi ini.
Pangi mengakui tidak ada larangan bagi kader dan pengurus PDIP menginginkan agar Presiden Joko Widodo menambah jatan menteri. Namun, kata dia, secara etika publik tidak elok karena seolah PDIP mengemis jabatan kepada Jokowi.
"Jangan sampai PDIP krisis kewibawaan di mata publik," ucap Pangi.
Pangi tidak menampik adanya pandangan PDIP merupakan partai yang berkontribusi nyata mengantarkan duet Jokowi-Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Kendati begitu, PDIP maupun partai pengusung lain tidak berhak memaksakan kehendak. Pasalnya penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Seperti pemberitaan yang beredar di sejumlah media sebelumnya, politikus PDIP Ahmad Basarah mengharapkan Jokowi menambah jatah menteri dari PDIP. Penambahan itu untuk memperkuat dukungan politik guna meningkatkan kinerja pemerintah.
Sebelumnya, politikus senior PDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan tidak ada kebijakan PDIP meminta tambah jatah menteri. Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP itu menolak partainya disebut menekan Presiden Jokowi agar menambah jatah menteri.
"Saya yang pernah menjadi pengurus partai tidak pernah mendengar ada kebijakan partai untuk (meminta jatah) itu," ujar Tjahjo usai menyambangi Redaksi SINDO di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
PILIHAN :
Tjahjo Tegaskan PDIP Tidak Pernah Minta Tambah Menteri
PKB Nilai Hak PDIP Minta Tambah Menteri
(dam)
