PKB Nilai Hak PDIP Minta Tambah Jatah Menteri
Rabu, 24 Juni 2015 - 17:59 WIB
PKB Nilai Hak PDIP Minta Tambah Jatah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Abdul Kadir Karding. Menurutnya, PDIP adalah partai pengusung dan pemenang Pemilu 2014.
"Itu (tambah jatah) hak PDIP, monggo itu PDIP punya hak dan itu urusan PDIP dengan Presiden," kata Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Kendati demikian, Karding membenarkan, ucapan Presiden Jokowi terkait agar menteri Kabinet Kerja jangan diganggu dulu oleh isu reshuffle atau perombakan kabinet.
"Memang evaluasi itu penting tapi itu kembali ke Presiden," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya hanya dapat memberikan penilaian. Seperti kinerja kementerian pada bidang ekonomi dan perhubungan yang kurang. Maka itu dia meminta agar Presiden mengevaluasi kinerja keduanya.
"Jadi istilahnya bukan reshuffle tapi evaluasi. Saya sepakat bahwa jangan ganggu menteri dengan isu reshuffle, (jadi) tertekan, apakah di-reshuffle atau tidak," ucap Karding.
"Yang penting menteri bekerja bagus soal hasil akhir, kita serahkan semuanya kepada Presiden. Tapi kita selalu memberi masukan," tandasnya.
Pernyataan itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Abdul Kadir Karding. Menurutnya, PDIP adalah partai pengusung dan pemenang Pemilu 2014.
"Itu (tambah jatah) hak PDIP, monggo itu PDIP punya hak dan itu urusan PDIP dengan Presiden," kata Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Kendati demikian, Karding membenarkan, ucapan Presiden Jokowi terkait agar menteri Kabinet Kerja jangan diganggu dulu oleh isu reshuffle atau perombakan kabinet.
"Memang evaluasi itu penting tapi itu kembali ke Presiden," jelasnya.
Menurutnya, pihaknya hanya dapat memberikan penilaian. Seperti kinerja kementerian pada bidang ekonomi dan perhubungan yang kurang. Maka itu dia meminta agar Presiden mengevaluasi kinerja keduanya.
"Jadi istilahnya bukan reshuffle tapi evaluasi. Saya sepakat bahwa jangan ganggu menteri dengan isu reshuffle, (jadi) tertekan, apakah di-reshuffle atau tidak," ucap Karding.
"Yang penting menteri bekerja bagus soal hasil akhir, kita serahkan semuanya kepada Presiden. Tapi kita selalu memberi masukan," tandasnya.
(maf)
