Komisi II DPR Dalami Temuan BPK Soal Penyimpangan KPU

JAKARTA - Komisi II DPR akan mendalami hasil audit keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, DPR perlu memastikan profesionalisme KPU sebagai badan yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di 269 daerah pada Desember 2015 mendatang.

"Senin 22 Juni 2015, KPU akan diundang di Komisi II untuk melakukan pendalaman atas hasil audit BPK kemarin," ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman saat dihubungi SINDO, Minggu 21 Juni 2015 malam.

Rambe menjelaskan, Komisi II DPR akan melakukan konfirmasi ke KPU atas sejumlah temuan BPK. Yang mana, BPK telah menemukan adanya penyimpangan dana oleh KPU sebesar Rp 334 miliar dari periode 2012-2014.

Karena, dalam undang-undang diatur bahwa DPR perlu melakukan konfirmasi pada lembaga terkait atas temuan BPK tersebut. "Temuan Rp 334 miliar itu kan bukan jumlah yang kecil," jelas politikus Partai Golkar itu.

Kemudian, lanjut Rambe, atas hasil konfirmasi KPU tersebut, Komisi II DPR akan memberikan rekomendasi kepada KPU. Rekomendasi itu harus dijalankan oleh KPU, karena ini menyangkut reputasi KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak di 269 daerah.

"Kan auditnya sudah ada, tinggal konfirmasi saja. Dan hari berikutnya baru ada rapat gabungan dengan Komisi II dan Komisi III," tambahnya.

Menurut Rambe, Komisi II DPR akan mendengar terlebih dahulu konfirmasi dari KPU sebelum memutuskan rekomendasi apa yang akan diberikan. Terlebih, reputasi KPU sudah banyak diperbicangkan oleh publik lantaran hasil audit BPK, sehingga profesionalisme KPU pun diragukan publik.

"Nanti kita lihat dulu, belum sampai ganti mengganti. Kita tidak bisa langsung dijatuhkan hukuman," tandas Rambe.

PILIHAN:
BPK Temukan Penyimpangan KPU Rp334 Miliar

JK Nilai Penyimpangan KPU Rp334 M Perlu Diusut