Tak Kunjung Islah, PPP Titipkan Kader ke Parpol Lain

JAKARTA - Kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz dan hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin M Romahurmuziy (Romi) belum juga berproses menuju islah. Jika hingga batas pendaftaran belum ada kata islah, PPP siap menitipkan kader terbaiknya kepada partai politik (parpol) lain.

"Pilkada ya risiko. Tapi pilkada itu kan dipilih sesuai elektabilitas calon jadi, bisa lewat mana saja. Tapi PPP tetap sebagai pendukung dan bisa juga pengusung kalau nanti misalnya sudah islah," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Dimyati menjelaskan, tepatnya PPP bukan menitipkan tapi memang calon-calon dari kader PPP sendiri yang dilirik dan dipilih oleh parpol lain untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Karena, kader PPP juga memiliki kualitas dan elektabilitas yang mumpuni.

"Jadi kader-kader ini tidak hanya bisa dicalonkan di PPP saja, tapi bisa di Gerindra, Golkar, PKS, dan partai lainnya," jelas mantan Bupati Pandeglang itu.

Menurut Dimyati, kader-kader PPP tentunya dapat memahami kondisi tersebut. Pasalnya, berpartai adalah keikhlasan, maka kader seharusnya sudah siap dan ikhlas untuk ditempatkan dimana saja demi partai.

"Kader itu kan keikhlasan, jadi engga apa-apa kalau kader itu memenuhi," ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR itu.

Mengenai proses islah sendiri, Dimyati mengatakan, karena PPP bermasalah dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, maka PPP seharusnya islah dengan Menkumham, bukan dengan Romi.
Karena, Menkumham yang telah melakukan intervensi pada PPP dan memperparah konflik internal PPP dengan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Alhamdulillah Pak JK (Jusuf Kalla) sudah mau (menengahi). Yang penting islah dengan Yasonna Laoly, islah dengan Romi gampang," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP kubu Romi, Arsul Sani mengatakan, setiap parpol memiliki cita-cita untuk bisa ikut dalam proses demokrasi dalam hal ini pilkada serentak. Apabila untuk mencapai tujuan itu terganjal sejumlah masalah yakni perpecahan di internal PPP, maka diperlukan islah.

"Kalau menitipkan, sekali lagi saya katakan partai tidak ubah seperti ormas, tidak punya hak tutur serta pilkada," kata Arsul kepada wartawan.

Selain itu, lanjut Arsul, rencana memang mudah diucapkan, tapi teknis di lapangan tentu sulit direalisasikan. Jadi, sulit membayangkan bagaimana PPP akan mengusung salah satu kadernya di suatu daerah, tapi kader tersebut diusung oleh partai lain.

"Pertanyaannya kalau dipaksakan apakah kemudian mesin partai jalan dalam pilkada, kalau tidak tujuan calon kan mennag. Kalau engga smpai batas pencalonan," jelas Anggota Komisi III DPR itu.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa yang paling tepat adalah PPP dapat melakukan islah. Karena, sulit bagi suatu partai untuk mengusung sendiri pasangan calonnya dalam pilkada sehingga, diperlukan koalisi. "Kalau koalisi tidak ada istilah titip. Kapan islahnya, Wallahualam," ujar Arsul.

Adapun kader PPP yang berelektabilitas tinggi sebagai modal untuk dititipkan ke parpol lain, menurutnya, setiap parpol pasti memiliki prinsip bahwa calon yang berelektabilitas tinggi lah yang akan diusung sebagai calon dalam pilkada.

Karena, yang berelektabilitas tinggi yang berpeluang untuk menang. "Pertanyaannya kader PPP di daerah dimana sih yang tinggi," pungkasnya.(ico)