MPR Tagih Nawacita Jokowi di Perbatasan
Selasa, 09 Juni 2015 - 05:00 WIB
MPR Tagih Nawacita Jokowi di Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - MPR menagih janji Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah satu poinnya membangun Indonesia dari perbatasan.
Pasalnya, daerah perbatasan saat ini masih terbelakang, baik dari sisi pembangunan infrastruktur sampai ekonomi yang mendegradasi wawasan kebangsaan masyarakat di perbatasan.
"Kebijakan pemerintahan Jokowi untuk lakukan pembangunan sudah dimulai dari infrastruktur itu seharusnya dilakukan dari pinggir dulu. Harapan kami ini bukan wacana tapi benar-benar diimplementasikan," kata Anggota Badan Pengkajian MPR, Ali Taher dalam diskusi yang bertajuk "Masalah Wilayah Perbatasan" di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015)
Ali menjelaskan, saat ini masalah perbatasan dibagi ke dalam dua masalah yakni, nasional dan internasional. Persoalan perbatasan bermula dari ketidakadilan dalam pemerataan ekonomi masyarakat di perbatasan yang sangat rendah.
Sehingga, perlu rekonstruksi kebijakan publik dari pemerintah untuk menanggulangi masalah di perbatasan.
"Persoalan utama dari perbatasan adalah persoalan yang berkaitan dengan tapal batas NKRI," jelas Sekretaris Fraksi PAN di MPR itu.
Dia menerangkan, Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau besar dan kecil, 60 ribu pulau yang berpenghuni, dan 92 pulau diantaranya merupakan pulau terdepan.
Dan di perbatasan, pembangunan jalan, kantor pemerintahan, dan infrastruktur lainnya sangat rendah. Begitu juga dengan perekonomian yang sangat rendah.
"Seperti di perbatasan Kalimantan dan Malaysia, di sana (Malaysia) terang benderang. Di sini gelap gulita," terang Ali.
Kemudian, lanjutnya, jumlah aparat negara di perbatasan pun masih kurang. Begitu juga dengan keterbatasan akses informasi, yang mana daerah perbatasan jauh dari pemberitaan media nasional.
Sehingga, tak banyak yang tahu bahwa persoalan di perbatasan tak semudah yang dibicarakan di pusat.
"Ada degradasi wawasan kebangsaan. Mereka lebih cinta ke negara lain ketimbang tanah air lantaran tidak dapat manfaat ekonomi," ujarnya.
Selain itu, dia menilai, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemda) belum terkoordinasi dengan baik. Sehingga muncul persoalan politik, pertahanan, dan perekonomian.
Rendahnya kualitas produk lokal dibanding produk asing dengan harga yang lebih terjangkau membuat nasionalisme masyarakat perbatasan kian terdegradasi.
"Di sini, peran Mendagri, Bappenas, TNI, pemda diperkuat. Khususnya untuk meningkatkan dan menyinergikan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur di perbatasan," pungkasnya.
Pasalnya, daerah perbatasan saat ini masih terbelakang, baik dari sisi pembangunan infrastruktur sampai ekonomi yang mendegradasi wawasan kebangsaan masyarakat di perbatasan.
"Kebijakan pemerintahan Jokowi untuk lakukan pembangunan sudah dimulai dari infrastruktur itu seharusnya dilakukan dari pinggir dulu. Harapan kami ini bukan wacana tapi benar-benar diimplementasikan," kata Anggota Badan Pengkajian MPR, Ali Taher dalam diskusi yang bertajuk "Masalah Wilayah Perbatasan" di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015)
Ali menjelaskan, saat ini masalah perbatasan dibagi ke dalam dua masalah yakni, nasional dan internasional. Persoalan perbatasan bermula dari ketidakadilan dalam pemerataan ekonomi masyarakat di perbatasan yang sangat rendah.
Sehingga, perlu rekonstruksi kebijakan publik dari pemerintah untuk menanggulangi masalah di perbatasan.
"Persoalan utama dari perbatasan adalah persoalan yang berkaitan dengan tapal batas NKRI," jelas Sekretaris Fraksi PAN di MPR itu.
Dia menerangkan, Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau besar dan kecil, 60 ribu pulau yang berpenghuni, dan 92 pulau diantaranya merupakan pulau terdepan.
Dan di perbatasan, pembangunan jalan, kantor pemerintahan, dan infrastruktur lainnya sangat rendah. Begitu juga dengan perekonomian yang sangat rendah.
"Seperti di perbatasan Kalimantan dan Malaysia, di sana (Malaysia) terang benderang. Di sini gelap gulita," terang Ali.
Kemudian, lanjutnya, jumlah aparat negara di perbatasan pun masih kurang. Begitu juga dengan keterbatasan akses informasi, yang mana daerah perbatasan jauh dari pemberitaan media nasional.
Sehingga, tak banyak yang tahu bahwa persoalan di perbatasan tak semudah yang dibicarakan di pusat.
"Ada degradasi wawasan kebangsaan. Mereka lebih cinta ke negara lain ketimbang tanah air lantaran tidak dapat manfaat ekonomi," ujarnya.
Selain itu, dia menilai, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemda) belum terkoordinasi dengan baik. Sehingga muncul persoalan politik, pertahanan, dan perekonomian.
Rendahnya kualitas produk lokal dibanding produk asing dengan harga yang lebih terjangkau membuat nasionalisme masyarakat perbatasan kian terdegradasi.
"Di sini, peran Mendagri, Bappenas, TNI, pemda diperkuat. Khususnya untuk meningkatkan dan menyinergikan pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur di perbatasan," pungkasnya.
(nag)
