Data Jutaan PNS AS Diretas
Sabtu, 06 Juni 2015 - 10:59 WIB
Data Jutaan PNS AS Diretas
A
A
A
WASHINGTON - Para hacker (peretas) asal China diduga membobol data 4 juta pegawai Pemerintah Amerika Serikat (AS). Itu merupakan peretasan terbesar yang pernah terjadi di Negeri Paman Sam.
Kantor Manajemen Personalia (OPM) AS mengonfirmasilaporan tersebut. Data pribadi yang diretas adalah pegawai yang masih bekerja atau pun pensiun. Peretasan ini bisa berdampak serius bagi setiap lembaga federal. OPM mengklaim mereka mencoba mengatasi serangan yang terjadi sejak tahun lalu hingga April lalu.
Namun, upaya mereka menemui kegagalan. OPM menolak berkomentar mengenai motif peretasan tersebut. Mereka juga berjanji akan melakukan berbagai upaya untuk menangkal serangan hacker dengan meningkatkan sistem keamanan cyber . ”Melindungi data pegawai federal dari serangan cyber merupakan prioritas tertinggi kita,” kata Direktur OPM Katherine Archuleta dikutip AFP.
Sekitar 4 juta pegawai Pemerintah AS yang menjadi korban peretasan akan dihubungi OPM pada 8 Juni mendatang. Nantinya data mereka akan mendapatkan pengawasan selama 18 bulan, terutama berkaitan dengan kredit dan asuransi. Monitor tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya aktivitas peretasan.
Susan Collins, anggota Komite Intelijen Senat, menuding para hacker yang berbasis di China melakukan aksi peretasan tersebut. ”Peretasan tersebut merupakan indikasi kekuatan asing berhasil melakukan pencurian. Para peretas itu fokus mencari data rakyat AS,” paparnya. Tapi, China langsung membantah keterlibatan aparat pemerintah dalam serangan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengungkapkan, tudingan AS tidak berdasarkan penyidikan. ”Penggunaan kata mungkin merupakan langkah yang tak bertanggung jawab dan tidak ilmiah,” katanya. Hong mengatakan, serangan cyber tersebut umumnya dilakukan diam-diam dan dilaksanakan lintas batas.
”Itu menyebabkan asal serangan tersebut sulit dilacak,” kata Hong Lei, dikutip Reuters . Halsenada diungkapkanJuru Bicara Kedutaan Besar China di Washington Zhu Haiquan. ”Langsung kepada kesimpulan dan membuat hipotesis merupakan hal yang kontraproduktif,” kataZhu. Diamenjelaskan, China melarang segala kejahatan cyber dalam segala bentuk. Beijing pun berusaha melakukan berbagai upaya untuk memerangi ser a n g a n cyber.
Pemerintah AS menawarkan USD1 juta (Rp13,33 miliar) bagi pihak ketiga yang mampu mengidentifikasi hacker yang melakukan kejahatan tersebut. Selainitu, Badan Penyidik Federal (FBI) langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan dalang peretasan. ”Kita akan menangani segala potensi ancaman terhadap sektor publik dan swasta. Kita akan melanjutkan penyidikan dan mencari siapa yang bertanggung jawab melancarkan ancaman di dunia maya,” kata Juru Bicara FBI Joshua Campbell.
Serikat Pekerja Federal AS (AFGE) kini bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk melakukan berbagai langkah mengamankan informasi pribadi. ”AFGE akan meminta akuntabilitas pemerintah,” ujar Presiden AFGE J. David Cox Sr. Dalam pandangan John Hultquist dari iSight berbasis di Dallas, AS, serangan terhadap OPM merupakan kejahatan cyber terburuk sepanjang sejarah.
”Kita percaya serangan itu juga dilakukan pelaku spionase,” katanya. Ken Ammon, Kepala Strategi Xceedium, perusahaan penyedia layanan keamanan cyber, memperingatkan bahwa data yang diretas dapat digunakan untuk kampanye hitam pegawai federal. ”Hacker dapat mengakses informasi yang sensitif,” kata Ammon.
Anggota Kongres AS Adam Schiff menyerukan peningkatan kualitas pusat data cyber . Dia mengungkapkan, rakyat AS memperkirakan jaringan komputer federal dipelihara dengan seni pertahanan. ”Ancaman cyber dari hacker , pelaku kriminal dan teroris, menjadi tantangan berat yang dihadapi setiap hari,” ungkap Schiff.
Pada tahun lalu hacker asal Rusia mengakses sistem komputer di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri. Pada akhir Mei lalu peretas berhasil mencuri 100.000 data pembayar panjar dari kantor Internal Revenue Service . AS kerap menuding serangan cyber itu dilakukan China dan Rusia. ”Kemampuan hacking China dan Rusia sangat baik. Iran cukup baik. Korea Utara tidak cukup baik,” tuding Presiden AS Barack Obama.
Andika hendra m
Kantor Manajemen Personalia (OPM) AS mengonfirmasilaporan tersebut. Data pribadi yang diretas adalah pegawai yang masih bekerja atau pun pensiun. Peretasan ini bisa berdampak serius bagi setiap lembaga federal. OPM mengklaim mereka mencoba mengatasi serangan yang terjadi sejak tahun lalu hingga April lalu.
Namun, upaya mereka menemui kegagalan. OPM menolak berkomentar mengenai motif peretasan tersebut. Mereka juga berjanji akan melakukan berbagai upaya untuk menangkal serangan hacker dengan meningkatkan sistem keamanan cyber . ”Melindungi data pegawai federal dari serangan cyber merupakan prioritas tertinggi kita,” kata Direktur OPM Katherine Archuleta dikutip AFP.
Sekitar 4 juta pegawai Pemerintah AS yang menjadi korban peretasan akan dihubungi OPM pada 8 Juni mendatang. Nantinya data mereka akan mendapatkan pengawasan selama 18 bulan, terutama berkaitan dengan kredit dan asuransi. Monitor tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya aktivitas peretasan.
Susan Collins, anggota Komite Intelijen Senat, menuding para hacker yang berbasis di China melakukan aksi peretasan tersebut. ”Peretasan tersebut merupakan indikasi kekuatan asing berhasil melakukan pencurian. Para peretas itu fokus mencari data rakyat AS,” paparnya. Tapi, China langsung membantah keterlibatan aparat pemerintah dalam serangan tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengungkapkan, tudingan AS tidak berdasarkan penyidikan. ”Penggunaan kata mungkin merupakan langkah yang tak bertanggung jawab dan tidak ilmiah,” katanya. Hong mengatakan, serangan cyber tersebut umumnya dilakukan diam-diam dan dilaksanakan lintas batas.
”Itu menyebabkan asal serangan tersebut sulit dilacak,” kata Hong Lei, dikutip Reuters . Halsenada diungkapkanJuru Bicara Kedutaan Besar China di Washington Zhu Haiquan. ”Langsung kepada kesimpulan dan membuat hipotesis merupakan hal yang kontraproduktif,” kataZhu. Diamenjelaskan, China melarang segala kejahatan cyber dalam segala bentuk. Beijing pun berusaha melakukan berbagai upaya untuk memerangi ser a n g a n cyber.
Pemerintah AS menawarkan USD1 juta (Rp13,33 miliar) bagi pihak ketiga yang mampu mengidentifikasi hacker yang melakukan kejahatan tersebut. Selainitu, Badan Penyidik Federal (FBI) langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan dalang peretasan. ”Kita akan menangani segala potensi ancaman terhadap sektor publik dan swasta. Kita akan melanjutkan penyidikan dan mencari siapa yang bertanggung jawab melancarkan ancaman di dunia maya,” kata Juru Bicara FBI Joshua Campbell.
Serikat Pekerja Federal AS (AFGE) kini bekerja sama dengan Pemerintah AS untuk melakukan berbagai langkah mengamankan informasi pribadi. ”AFGE akan meminta akuntabilitas pemerintah,” ujar Presiden AFGE J. David Cox Sr. Dalam pandangan John Hultquist dari iSight berbasis di Dallas, AS, serangan terhadap OPM merupakan kejahatan cyber terburuk sepanjang sejarah.
”Kita percaya serangan itu juga dilakukan pelaku spionase,” katanya. Ken Ammon, Kepala Strategi Xceedium, perusahaan penyedia layanan keamanan cyber, memperingatkan bahwa data yang diretas dapat digunakan untuk kampanye hitam pegawai federal. ”Hacker dapat mengakses informasi yang sensitif,” kata Ammon.
Anggota Kongres AS Adam Schiff menyerukan peningkatan kualitas pusat data cyber . Dia mengungkapkan, rakyat AS memperkirakan jaringan komputer federal dipelihara dengan seni pertahanan. ”Ancaman cyber dari hacker , pelaku kriminal dan teroris, menjadi tantangan berat yang dihadapi setiap hari,” ungkap Schiff.
Pada tahun lalu hacker asal Rusia mengakses sistem komputer di Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri. Pada akhir Mei lalu peretas berhasil mencuri 100.000 data pembayar panjar dari kantor Internal Revenue Service . AS kerap menuding serangan cyber itu dilakukan China dan Rusia. ”Kemampuan hacking China dan Rusia sangat baik. Iran cukup baik. Korea Utara tidak cukup baik,” tuding Presiden AS Barack Obama.
Andika hendra m
(bbg)
