Tiru Golkar, PPP Juga Bakal Islah
Rabu, 27 Mei 2015 - 06:16 WIB
Tiru Golkar, PPP Juga Bakal Islah
A
A
A
JAKARTA - Kedua kubu Partai Golkar tengah berkonsolidasi menuju islah demi bisa mengikuti Pilkada Serentak 2015. Melihat fakta ini, PPP kubu Romahurmuziy (Romi) hasil Muktamar Surabaya juga menawarkan PPP kubu Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta untuk islah, agar PPP dapat mengikuti Pilkada Serentak 2015.
"Kalau PPP tidak ada upaya untuk islah atau alternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya khawatir, PPP tergusur dan tidak ikut Pilkada krena tidak ada payung hukum mengelola partai berkonflik," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP kubu Romi, Hasrul Azwar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Mei kemarin.
Karena, tidak ada celah dalam undang-undang yang bisa dijadikan pintu masuk bagi parpol yang berkonflik untuk jadi peserta pilkada. UU hanya melegitimasi kepengurusan yang legal.
Kepengurusan yang legal hanya satu, sementara PPP memiliki dua kepengurusan. Dampak dua kepengurusan itu sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan PPP.
"Dampak besar PPP dan sebagai partai tertua akan mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan di 2019," jelas Ketua Fraksi PPP kubu Romi itu.
Menurut Hasrul, dirinya menaruh apresiasi kepada Partai Golkar sebagai partai nasionalis, dengan kesadaran intelektul petingginya mampu berkonsolidasi untuk islah. Sementara PPP yang berlandaskan agama Islam, menganut asas amar ma'ruf nahi munkar (mengajarkan kebaikan dan menghindarkan keburukan), serta menciptakan kader-kader yang ahlaqul kharimah atau berkepribadian baik, justru belum melakukan konsolidasi menuju islah.
"Belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Jangan kan untuk islah, gencatan senjata saja tidak ada tanda-tandanya," ujar Hasrul.
Hasrul berpandangan, seharusnya PPP sebagai partai yang berlandaskan Islam lebih dulu melakukan islah daripada Partai Golkar. Karena, dalam ajaran Islam tidak dibenarkan umatnya memelihara konflik yang merugikan.
Meskipun konflik dan perbedaan pendapat itu ada dalam ajaran Islam, tapi konflik dan perbedaan pendapat itu hendaknya tidak merugikan dan bisa diselesikan dengan cepat. "Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan Djan Faridz) untuk islah, minimal menyongsong pilkada ini," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Epyardi Asda mengaku, pihaknya juga ingin melakukan islah secepatnya. Sehingga, PPP berkesempatan mengikuti PIlkada Serentak 2015. "Justru dari kami sangat persuasif dalam islah ini," kata Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz itu kepada wartawan kemarin.
Epyardi tidak khawatir PPP tak dapat ikut pilkada. Karena kepesertaan PPP dalam pilkada masih bisa menunggu seiring berjalannya waktu. Pendaftaran sendiri pilkada masih dua bulan lagi.
Yang jelas, kata Epyardi, dua kubu perlu melakukan pembicaraan awal sebelum masuk ke proses islah. Oleh karena itu, pihaknya kan mengadakan rapat terlebih dahulu guna membicarakan perihal islah ini. Karena, perlu formulasi yang tepat untuk islah.
"Kalau PPP tidak ada upaya untuk islah atau alternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya khawatir, PPP tergusur dan tidak ikut Pilkada krena tidak ada payung hukum mengelola partai berkonflik," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP kubu Romi, Hasrul Azwar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Mei kemarin.
Karena, tidak ada celah dalam undang-undang yang bisa dijadikan pintu masuk bagi parpol yang berkonflik untuk jadi peserta pilkada. UU hanya melegitimasi kepengurusan yang legal.
Kepengurusan yang legal hanya satu, sementara PPP memiliki dua kepengurusan. Dampak dua kepengurusan itu sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan PPP.
"Dampak besar PPP dan sebagai partai tertua akan mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan di 2019," jelas Ketua Fraksi PPP kubu Romi itu.
Menurut Hasrul, dirinya menaruh apresiasi kepada Partai Golkar sebagai partai nasionalis, dengan kesadaran intelektul petingginya mampu berkonsolidasi untuk islah. Sementara PPP yang berlandaskan agama Islam, menganut asas amar ma'ruf nahi munkar (mengajarkan kebaikan dan menghindarkan keburukan), serta menciptakan kader-kader yang ahlaqul kharimah atau berkepribadian baik, justru belum melakukan konsolidasi menuju islah.
"Belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Jangan kan untuk islah, gencatan senjata saja tidak ada tanda-tandanya," ujar Hasrul.
Hasrul berpandangan, seharusnya PPP sebagai partai yang berlandaskan Islam lebih dulu melakukan islah daripada Partai Golkar. Karena, dalam ajaran Islam tidak dibenarkan umatnya memelihara konflik yang merugikan.
Meskipun konflik dan perbedaan pendapat itu ada dalam ajaran Islam, tapi konflik dan perbedaan pendapat itu hendaknya tidak merugikan dan bisa diselesikan dengan cepat. "Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (kubu Romi dan Djan Faridz) untuk islah, minimal menyongsong pilkada ini," tandasnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Epyardi Asda mengaku, pihaknya juga ingin melakukan islah secepatnya. Sehingga, PPP berkesempatan mengikuti PIlkada Serentak 2015. "Justru dari kami sangat persuasif dalam islah ini," kata Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz itu kepada wartawan kemarin.
Epyardi tidak khawatir PPP tak dapat ikut pilkada. Karena kepesertaan PPP dalam pilkada masih bisa menunggu seiring berjalannya waktu. Pendaftaran sendiri pilkada masih dua bulan lagi.
Yang jelas, kata Epyardi, dua kubu perlu melakukan pembicaraan awal sebelum masuk ke proses islah. Oleh karena itu, pihaknya kan mengadakan rapat terlebih dahulu guna membicarakan perihal islah ini. Karena, perlu formulasi yang tepat untuk islah.
(hyk)
