Panglima TNI Ajak Masyarakat Dukung Keluarga Berencana

MEDAN - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajak semua masyarakat mendukung program keluarga berencana (KB) yang digalakkan lagi oleh BKKBN. Melalui gerakan program dua anak cukup, bisa menekan angka pertumbuhan penduduk secara signifikan.

”Setelah reformasi, semangat kita menjadi kendur untuk melakukan KB sehingga perlu digalakan kembali supaya kita bisa menekan pertumbuhan penduduk,” ujar Panglima TNI di sela-sela pencanangan bakti sosial TNI-KB-Kesehatan dalam rangka penguatan dan pencepatan penggapaian sasaran program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga tingkat nasional tahun 2015 di Deliserdang akhir pekan kemarin.

Turut hadir dalam acara tersebut Plt Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ambar Rahayu, Pangdam 1 Bukit barisan Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan. Moeldoko menyambut baik program yang dikeluarkan oleh BKKBN untuk mengurangi pertubuhan penduduk.

”Bersama TNI, Polri, BKKN, dan masyarakat memiliki semangat untuk menjalankan program KB, ” ujarnya. Apalagi, menurutMoeldoko, tahun 2025 nanti masyarakat Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Di situ nanti muncul puncak manusia produktif. ”Program bonus demografi itu nanti bisa menjadi peluang dan bisa juga jadi ancaman bagi anak-anak,” paparnya.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ambar Rahayu berharap kerja sama dengan TNI ini bisa membantu realisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). ”Untuk mengantisipasi terbatasnya petugas lapangan di desa/kelurahan yang menjadi ujung tombak program KKBPK, kita meminta dukungan jajaran TNI,” kata Ambar.

Menurut dia, pengembangan program pembangunan keluarga sebagai upaya menyiapkan SDM berkualitas. Momentum ini jadi gerakan masyarakat dan dengan adanya peran TNI masyarakat bisa membantu memotivasi masyarakat. BKKBN dulu memiliki jumlah petugas lapangan KB mencapai 40.000, sekarang tinggal 17.000. ”Tidak memungkinkan satu rasio PLKB itu mengampu satu desa,” ujarnya.

Hasyim ashari